Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Komisi X DPR Dorong Perpusnas Penuhi Kekurangan Pustakawan

Rabu, 5 April 2023 06:21 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). (Foto: Dok. Perpusnas)
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). (Foto: Dok. Perpusnas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi X DPR mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk memiliki langkah strategis dalam pemenuhan kekurangan pustakawan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR dengan Perpusnas, Selasa (4/4), Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut, Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 orang.

"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri, swasta, maupun perguruan tinggi," jelasnya, dalam RDP itu.

Perpusnas telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan di 2022 untuk 31 instansi dengan jumlah kebutuhan seluruhnya 4.344 pejabat fungsional pustakawan. Bahkan, pelaksanaan inpassing di tahun 2017-2021 mendongkrak jumlah fungsional pustakawan di Indonesia.

Baca juga : Andi Achmad Dara: Fintech Mempermudah Transaksi Keuangan Masyarakat

Dalam rapat itu, Kepala Perpusnas juga menyampaikan, jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi predikat A, B, dan C sebanyak 9.363 perpustakaan dari 13.983 perpustakaan yang dinilai. Masih ada 94,3 persen atau 155.247 perpustakaan yang belum diakreditasi.

"Apabila perpustakaan terakreditasi dan pustakawan tersertifikasi, maka kepercayaan masyarakat meningkat. Karena perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, dan pustakawan kompeten dan profesional," lanjutnya.

Menurut Kepala Perpusnas, masalah literasi saat ini adalah tidak produktif yang diakibatkan oleh sulitnya mengkomunikasikan ide dan gagasan, tidak dapat berinovasi serta sulit mentransfer pengetahuan dengan menggunakan IPTEK. "Inti masalahnya kita, baru belajar membaca bukan membaca karena belajar melakukan sesuatu," ungkapnya.

Baca juga : Dukung Indonesia Hijau, Unilever Dorong Milenial Peduli Lingkungan

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng mengatakan, Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan. Seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan. "Membuat peta jumlah lulusan bidang studi ilmu perpustakaan dengan daya serap lulusan pada kebutuhan pustakawan," katanya.

Anggota Komisi X DPR Rano Karno menyampaikan, untuk meningkatkan literasi diperlukan tiga komponen, yaitu aktor, kultur, dan infrastruktur. Dalam hal ini, aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.

"Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi jika perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan," ucapnya. Dia menyarankan, untuk di daerah, kelembagaan perpustakaan sebaiknya jangan digabung dengan arsip. Karena hal itu berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda.

Baca juga : Kemenkes Gandeng TNI Perkuat Layanan Kesehatan Untuk Masyarakat

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Vanda Sarundajang. Dia menuturkan, sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun. "Sehingga kompotensi pustakawan perlu ditingkatkan melalui bimtek, diklat agar pengelolaan perpustakaan bisa lebih meningkat," tuturnya.

Terkait tenaga pengelola teknis perpustakaan, pihaknya meminta agar dapat dialokasikan anggaran agar memiliki penghasilan yang lebih layak. "Kita tahu bersama tenaga pengelola teknis perpustakaan merupakan tenaga sukarela dengan insentif yang sangat minim. Nah ini juga harus diperhatikan supaya dapat dialokasikan anggaran supaya mereka memperoleh penghasilan yang layak," lanjutnya.

Sementara, anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, dengan kebutuhan pustakawan yang mendesak, pihaknya mendorong Perpusnas menyelenggarakan program bimtek pengelolaan perpustakaan yang ditujukan kepada guru dan tenaga pengajar. "Menurut saya perlu ada program bimtek kepada guru maupun tenaga pengajar, agar mereka dapat mengelola perpustakaan seperti halnya pustakawan," katanya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.