Pemanfaatan Ruang Digital Dukung Tugas Dan Fungsi Satpol PP Linmas

 Sebelumnya 
Hadir pula Imelda A. Hasan; Founder dan Direktur Digital Agensi Kombas Internasional, Tri Hadiyanto Sasongko; dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII), Hari S. Noegroho.

Edi Samsudin Nasution menjelaskan bahwa banyak teman-teman Satpol PP di Kabupaten dan Kota sudah melakukan inovasi penggunaan teknologi digital dalam pelayanan terhadap masyarakat,

“Satpol PP wilayah kerja Kota Blitar memiliki sistem TMC seperti Polda Metro Jaya yang dapat meminimalisir pergerakan awal penegakan hukum untuk target penertiban yang ditentukan melalui monitor yang terpampang di kantor," ujar Edi.

Baca juga : Angkatan Muda Siliwangi Siap Dukung Ganjar Nyapres Di 2024

Edi menjelaskan, selain itu ada juga aplikasi Sistem Informasi Penegakan Perda Jawa Tengah (SiPraja) dan Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh teman-teman di daerah.

Sementara itu, Tri Hadiyanto Sasongko dalam paparannya mengenai kecakapan digital menjelaskan bagaimana Artificial Intelligence (AI) dapat membantu para ASN dalam melayani masyarakat sehingga dibutuhkan kecakapan digital agar dapat menggunakan teknologi AI.

“Dengan adanya AI, kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengolahan dan penyebaran informasi, pelayanan publik, inovasi, dan kolaborasi,” jelas Tri.

Baca juga : Perpi Dukung Digitalisasi Dan Jamin Keamanan Data Perusahaan

Hari S. Noegroho menerangkan bagaimana manajemen resiko bagi petugas garda terdepan dalam hal ini adalah Satpol PP. Beberapa daerah sudah memiliki Quick Response System (QRS) bagi pelaksana tugas namun belum dimanfaatkan dengan maksimal.

“Kalau data QRS itu dikumpulkan dan ditabulasi, kita bisa mengembangkan peta (situasi) wilayah yang bisa digunakan oleh Satpol PP untuk membuat rencana strategis penataan wilayah,” terang Hari.

Sememtara Wawan Hermawan menerangkan materi mengenai “Etika Digital” yang berkaitan dengan Netralitas ASN.

Baca juga : PDIP Senang PPP Sehati Dukung Ganjar, Kedua Parpol Segera Ketemuan

"Dalam hal etika digital, kta perlu menjaga netralitas pemerintah. ASN termasuk teman-teman Satpol PP dan Linmas tidak boleh berpihak kepada (Partai) Politik tertentu termasuk pemberian like, comment, love, agree, thumb up, dan share di media sosial,” jelas Wawan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.