Atasi Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Tausyiah Kebangsaan Gerakan Semesta

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, gerakan semesta diperlukan untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih dihadapi dalam pembangunan SDM Indonesia.

Menurutnya, gerakan ini penting untuk mencapai target pemerintah untuk mengentaskan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Tausiyah Kebangsaan "Sosialisasi Bangga Kencana dan Gerakan Semesta Mencegah Stunting", di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/5).

"Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan dua hal. Pertama penurunan angka stunting dan yang kedua, penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan tidak ada lagi miskin ekstrem atau 0 persen, dan stuntingnya harus dicapai 14 persen pada tahun 2024," ungkapnya.

Dalam kesempatan Acara Tausyiah Kebangsaan itu hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan.

Baca juga : Lawan Ekstremisme, Indonesia Dan Australia Bangun Ketahanan Masyarakat

Hadir pula para Kepala Desa, Lurah, Camat, dan seluruh warga dan pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data SSGI 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Tengah masih sebesar 20,8 persen.

Angka itu masih sedikit rendah daripada rata-rata nasional tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Grobogan sebesar 19,3 persen.

Pemerintah menargetkan angka stunting di tahun 2024 turun menjadi 14 persen. Sementara, persentase kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS tahun 2022 di Kabupaten Grobogan sebesar 2,29 persen.

Tingkat lemiskinan ekstrem Kabupaten Grobogan berada di atas tingkat provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,97 persen dan tingkat Nasional sebesar 2,04 persen.

Muhadjir menjelaskan, gerakan semesta merupakan gerakan yang melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari unsur Pemerintah Pusat dan daerah, unsur tenaga kesehatan, unsur aparat keamanan Polri TNI, organisasi kemasyarakatan, juga warga masyarakat.

Baca juga : Wapres Harap Kemendes PDTT Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa

Gerakan semesta dilakukan mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang melakukan berbagai macam intervensi seperti skema bantuan sosial, intervensi pencegahan stunting sejak dini termasuk bantuan untuk penambahan gizi.

Kemudian, unsur pemerintah tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa diharapkan melakukan pendataan dan intervensi bantuan sosial melalui anggaran yang ada, penanganan penambahan gizi dan pemantauan pada warganya yang rentan miskin ekstrem dan stunting.

Dari pihak tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri, menurutnya bisa melakukan pemantauan pada warga rentan stunting, memberikan intervensi spesifik dan juga menyediakan layanan kesehatan pada mereka yang rentan stunting.

Dari unsur organisasi kemasyarakatan, dan warga masyarakat, bisa bergotong royong membantu dalam hal penanganan intervensi bantuan sosial, ataupun intervensi pemenuhan gizi dan pemantauan yang bisa dipadankan dengan program yang ada di organisasi.

"Itu harus menjadi sistem yang disebut gerakan semesta. Jadi bukan lagi sekedar gerakan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Live Long Learning," ucapnya.

Baca juga : Percepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Gandeng IPB University

Seperti di Kabupaten Grobogan, Menko PMK mengapresiasi program Bapak dan Bunda Asuh Stunting yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat TNI dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan PKK, Muhammadiyah dan 'Aisyiah.

"Ibu-ibu PKK dan 'Aisyiah sudah bersinergi untuk mendukung program penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. Dana desa juga bisa difokuskan pada dua hal itu, dan dana APBD kabupaten dan APBD provinsi. Kalau tiap desa bisa mencapai target, maka Jawa Tengah tentunya akan mencapai 0 persen, demikian juga angka prevalensi stunting bagaimana mencapai desa bebas stunting," jelasnya.

Muhadjir juga meminta Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan pada seluruh warganya dalam mengatasi permasalahan stunting.

Dia juga meminta seluruh Posyandu tersedia alat antropometri. Demikian juga untuk puskesmas, harus tersedia alat USG pada supaya intervensi bisa dilakukan tepat sasaran.

"Kalau bisa tiap bulan ibu hamil memeriksakan kondisi janin di puskesmas. Agar bisa diketahui kondisi janinnya dan kalau ada masalah bisa diintervensi," imbau Muhadjir.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.