Menpora Tengahi PB Djarum dan KPAI, Audisi Bulu Tangkis Dipastikan Tetap Jalan

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum soal audisi bulutangkis berakhir.  PB Djarum sepakat mengubah nama yang semula Audisi Umum Beasiswa PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis tanpa menggunakan logo, merk, dan brand image Djarum.

Sementara KPAI juga sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang Permintaan Pemberhentian Audisi Djarum.

Polemik berakhir setelah rapat koordinasi yang dipimpin Menpora Imam Nahrawi mempertemukan antara Ketua KPAI Susanto, Sekjen PBSI Achmad Budiharto dan Pengurus PB Djarum Lius Pongoh yang dilanjutkan dengan jumpa pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9) siang.

Baca juga : Soal Audisi PB Djarum, Menteri Yohana Bakal Koordinasi Dengan Tiga Kementerian

"Kemenpora, KPAI dan PBSI sepakat memberikan kesempatan kepada PB Djarum untuk konsolidasi internal guna melanjutkan audisi bulutangkis di tahun 2020 dan seterusnya dengan mengacu pada kesepakatan yang telah diambil pada pertemuan tanggal 12 September 2019 bertempat di Kantor Kemenpora yang dipimpin oleh Menpora" demikian poin terakhir yang dibacakan Menpora. Kesepakan ditandatangi Ketua KPAI, Sekjen PBSI, PB Djarum dan Menpora.

"Dengan demikian maka selesailah polemik tentang audisi umum bulutangkis tahun 2019 antara PB Djarum dengan KPAI. Dan PB Djarum akan konsolidasi internal untuk melanjutkan audisi di tahun 2020 dan seterusnya, semoga mengakhiri kekhawatiran dan kecemasan atlet muda, orang tua dan masyarakat tentang masa depan bulutangkis," ujar Menpora.

Pengurus PB Djarum Lius Pongoh menegaskan pihaknya tidak ingin menjadi pihak yang melanggar undang-undang dan KPAI sudah sepakat untuk menarik surat yang diterbitkan KPAI.

Baca juga : Bakal Diresmikan Jokowi, PLTB Tolo Tahap I Dipastikan Lancar

"Untuk tahun 2019 kita akan tetap berjalan untuk audisi karena sesuai agenda masih ada 3 kota yakni Solo, Surabaya dan Kudus untuk tahun 2020 kami akan konsolidasi internal terlebih dahulu," ujarnya.

"Kami apresiasi Bapak Menpora atas peran beliau memimpin rapat ini kami KPAI dan PB Djarum bisa berembug bareng dan menyepakati beberapa hal," tambah Luis.

Sementara Ketua KPAI Susanto menjelaskan pihaknya hanya menjalankan regulasi yang ada. "Ada atau tidak adanya KPAI Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 itu tetap berjalan dan mengikat maka kami harap publik jernih melihat polemik ini agar menumbuhkan anak bangsa berprestasi di bidang bulutangkis semakin baik dan di pihak lain indeks perlindungan anak bisa semakin baik tidak stag," kata Ketua KPAI Susanto. [IPL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.