Launching FCP, Itjen Kemenag Kuatkan Tata Kelola Transparansi Bantuan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama me-launching Program Fraud Control Plan (FCP) pada bantuan pemerintah.

Program ini dirancang sebagai instrumen untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kecurangan di dalam organisasi.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Faisal, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa inisiasi FCP yang digagas oleh Inspektur Investigasi Ahmadun, merupakan langkah strategis pengawasan yang tidak diarahkan pada fungsi represif, namun pada pencegahan.

“Implementasi program FCP menjadi sangat penting, karena adanya potensi penyalahgunaan yang mungkin ada pada implementasi pemberian bantuan di Kementerian Agama,” ujar Irjen Faisal pada agenda launching FCP yang digelar secara daring, Rabu (18/10/2023).

Baca juga : Gerindra Tergatkan Kemenangan Di Kandang Banteng

“FCP ini merupakan konsepsi untuk mencegah dan menanggulangi korupsi secara terintegrasi,” tegas Irjen Faisal.

Lebih lanjut, Irjen Faisal mengungkapkan bahwa sistem pengendalian kecurangan merupakan perwujudan komitmen Kementerian Agama dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“FCP menjadi sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi fraud dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat pada Kementerian Agama” tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Investigasi Ahmadun, sekaligus inisiator program FCP pada bantuan pemerintah mengatakan bahwa implementasi Fraud Control Plan (FCP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan transparan di Kementerian Agama.

Baca juga : Si Merak Bank DKI Wujudkan Kemudahan Transparansi Pembendaharaan Daerah

“Program ini didesain sebagai alat untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindakan fraud (kecurangan) dalam organisasi” terang Ahmadun.

Ahmadun menjelaskan bahwa bantuan pemerintah menjadi salah satu komponen anggaran yang besar di Kemenag.

Karenanya, risiko terjadinya praktik fraud dalam pengelolaan dana tersebut perlu untuk diantisipasi.

Implementasi FCP pada bantuan pemerintah ini berfokus pada sepuluh atribut berikut, yakni kebijakan antifraud, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat.

Baca juga : Ditjen Bina Adwil Kemendagri Komit Perjuangkan Aspirasi Banpol PP

Lalu, sistem pelaporan kejadian fraud, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, prosedur investigasi dan standar perilaku dan disiplin.

Ahmadun juga menekankan, pentingnya peran pimpinan dalam implementasi program ini. Antara lain, dengan menjadi teladan, melakukan sosialisasi dan internalisasi pengendalian kecurangan.

Lalu, melakukan evaluasi terhadap kebijakan, merespon secara cepat atas deteksi adanya tindakan fraud di lingkungannya dan open minded dalam perbaikan sistem pengendalian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.