Pemerintah Siapkan Kebijakan Bantuan Pangan Tahun 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, Pemerintah perlu melakukan antisipasi berbagai pengaruhnya terhadap ekonomi domestik.

Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11/2023).

Pemerintah tentunya akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

Baca juga : Relawan Pandawa Ganjar Bawa Bantuan Air Bersih Di Gunung Kidul

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada keterangan pers usai rapat internal.

Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp 2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp 19,1 triliun.

Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

Baca juga : Jaga Pertumbuhan Ekonomi, INACA Siapkan Peta Jalan Penerbangan ASEAN  

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu, terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.

Bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10 kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp 446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.