Urusan Wamena Belum Melegakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Urusan di Wamena, Papua, pasca kerusuhan berdarah, belum melegakan seratus persen. Pemerintah harus terus bekerja ekstra mengembalikan ke situasi normal lagi.

Sebenarnya, kondisi Wamena mulai kondusif. Namun, gelombang penjemputan warga pendatang di sana terus berlangsung. Banyak pendatang yang meminta dipulangkan ke daerah asal.

Bukan hanya pendatang dari Sumatera Barat, ada juga pendatang dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Jawa Barat juga meminta dipulangkan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, pihaknya sudah memulangkan 472 perantau ke kampung halaman masing-masing pasca kerusuhan di Wamena. Jumlah ini masih akan bertambah, mengingat masih ada ratusan lagi yang akan tiba dari Papua ke Jawa Timur.

“Tanggal 15 Oktober nanti, akan tiba 430-an orang yang naik kapal,” kata Khofifah, di Surabaya, kemarin.

Untuk perantau asal Sumatera Barat, sampai tadi malam, sebanyak empat gelombang keberangkatan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Mereka diberangkatkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca juga : Perempuan Bangsa Siapkan Kader Berkualitas untuk 2024

Gelombang pertama tiba pukul 1.40 siang. Jumlahnya 21 orang. Kemudian, 10 orang di gelombang kedua mendarat pukul 2.55 siang. Selanjutnya, pukul 5.10 sore sebanyak 28 orang. Gelombang terakhir berjumlah 11 orang mendarat pukul 7.45 malam. “Hari ini ada 70 orang,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, kemarin.

Ia menyebut, sudah 139 orang warga Minang yang menyeberang dari Jayapura ke Makassar menggunakan Kapal Laut KM Ceremai, awal Oktober ini. Karena terkendala tiket pesawat, pemulangan dilakukan bertahap. “Sisanya segera menyusul,” tegasnya.

Warga Banten yang menetap di Wamena juga ikut pulang. Kemarin, sebanyak 7 orang tiba di kampungnya, di Serang. Ketujuh orang ini adalah kelompok pertama dari tiga kelompok lagi yang akan dipulangkan Pemprov Banten. “Nanti malam (Minggu) ada 21 orang, dan sisanya hari Senin,” kata Kepala Dinsos Banten, Nurhana, kemarin.

Nusa Tenggara Barat (NTB) juga ikut memulangkan warganya. Sudah ada 8 orang yang pulang. Masing-masing 5 warga Lombok Tengah dan 3 warga Lombok Timur. Sejauh ini, tercatat ada 105 warga NTB yang me netap di Wamena. Semuanya sudah dievakuasi ke daerah yang lebih aman. “Sisanya akan dipulangkan bertahap,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, T Wismaninggis Dradjadiah.

Warga Sukabumi, Jawa Barat, yang masih terjebak di Wamena juga minta dipulangkan. Hal itu terlihat dalam video berdurasi 1 menit 38 detik yang sempat viral. Dalam video terse but, ada sembilan orang pria yang mengajukan permintaan pulang ke Pemkab Sukabumi. Tim Gabungan Pemkab Sukabumi berjumlah 8 orang sudah dikirim ke Wamena untuk melakukan penjemputan.

Sejauh ini, total ada 54 warga Jawa Barat yang masih berada di pengungsian di Wamena, yang akan dipulangkan untuk kloter pertama. Sedangkan warga Sumatera Utara (Sumut), ada 14 orang berhasil dievakuasi keluar dari Wamena. Mereka dipulangkan via Surabaya. Kemarin, mereka sudah dalam perjalanan menuju Medan. Mereka menempuh jalur darat. Namun, masih ada 293 orang lagi warga Sumut lain yang masih mengungsi di beberapa posko di Papua.

Baca juga : Kementan Galakkan Program Bekerja di Sulawesi Tenggara

“Waktu diwawancarai, 85 persen minta pulang ke Sumut. Sisanya minta keluar Wamena,” ujar Kepala Ba dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis, kemarin.

Dilansir Antara, per 4 Oktober, jum lah pengungsi Wamena yang tiba di Jayapura mencapai 10.080 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah. Beberapa pemerintah daerah sudah turun tangan menjemput kepulangan warganya.

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, memahami banyaknya warga pendatang yang memilih pulang ke kampung halaman masing- masing. Namun, dia menegaskan, konflik yang saat ini terjadi di Wamena bulan konflik antara warga asli dengan warga pendatang.

“Masyarakat Papua itu tidak mungkin memusuhi orang-orang kecil. Apalagi orang sedang usaha. Tidak ada yang diusir, tidak ada yang disuruh pulang. Masyarakat (pendatang) itu trauma. Tapi nanti setelah agak mereda, (silakan) balik lagi,” kata dia, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurutnya, konflik yang terjadi di Papua saat ini adalah konflik politik. Bukan sekadar faktor rasisme. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik Gubernur, tokoh agama, maupun tokoh adat di 7 wilayah adat Papua, untuk duduk bersama menyelesaikan semua masalah ini secara keseluruhan. Tidak separuh-separuh.

“Kita bicarakan kerangka NKRI-nya. Bagaimana keterlibatan pengusaha asal Papua dalam pembangunan. Bagaimana industri kreatif untuk mama-mama, masalah CPNS, bagaimana pembangunan selama ini tidak berjalan. Dana Otsus itu siapa yang pakai,” lanjutnya.

Baca juga : Belum Tertangkap, Penyebar Hoaks Pemantik Kerusuhan Wamena

Analis konflik dan keamanan, Alto Luger, menyarankan agar konflik Papua dipisahkan dengan kerusuhan horizontal yang terjadi saat ini. Konflik Papua adalah ‘protracted conflict’ yang bersifat vertikal antara sekelompok masyarakat Papua yang memperjuangkan keinginan mereka untuk memisahkan diri dengan NKRI.

“Ini adalah konflik yang terjadi lebih dari 3 dekade,” paparnya ketika kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. Dalam konteks ini, lanjutnya, yang dilakukan Presiden Jokowi berbeda dengan pendekatan yang dilakukan presiden sebelumnya.

Jokowi mengedepankan pendekatan humanis: merangkul dan melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Papua. “Pendekatan hard power dikura ngi intensitasnya,” lanjutnya.

Tentu, kata Alto, apa yang dilakukan Jokowi didukung penguatan operasi-operasi intelijen senyap. Sehingga, Jokowi dimungkinkan mengambil keputusan-keputusan strategis lewat taktik merangkul tersebut. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.