Dirjenpas Dan Kepala BNPT Tinjau Lapas Nusakambangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter) terus dikuatkan.

Pada Sabtu (11/11/2023), Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan. 

Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT.

Baca juga : Pola Serangan Terorisme Berubah, Kepala BNPT Minta Mahasiswa Waspada

“Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat,” tutur Reynhard, di Lapas Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan.

Terkait tindak pidana terorisme, terdapat sejumlah napiter yang saat ini tengah menjalankan pidana dan mengikuti pembinaan di tujuh Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan. 

Bahkan, di antaranya telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para napiter tersebut ditempatkan pada Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security berdasarkan hasil asesmen risiko masing-masing.

Lebih lanjut, Reynhard menerangkan risiko-risiko yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan.

Baca juga : Pertemuan Wapres Dan 3 Bacawapres Ditunda Lagi, Ini Alasannya

Di antaranya, mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.

"Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan," harap Reynhard.

Peningkatan dukungan yang diharapkan dapat diberikan oleh BNPT antara lain dalam bentuk program konseling psikologi, kerja sama antarlembaga/kementerian dalam pembinaan napiter.

Lalu, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan sumber daya manusia wali/pamong napiter melalui pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan penyebaran paham radikalisme.

Juga, peningkatan intensitas pembinaan kepribadian (kajian agama), dan pengembangan kewirausahaan.

Baca juga : DKI Rawan Krisis Pangan

Menanggapi hal itu, Kepala BNPT menerangkan, pembinaan untuk napiter bukan sekadar pembinaan biasa.

Namun, bagaimana APH dapat mengubah perilaku dan mindset mereka ke arah yang lebih baik.

"Ditjenpas dan BNPT perlu memiliki satu sistem bersama untuk mengontrol narapidana, khususnya teroris, dan itu butuh diskusi bersama, duduk bersama untuk mengevaluasi dan memberikan inovasi baru agar tercipta sistem yang lebih baik," jelasnya.

Rycko menyampaikan apresiasi bagi Dirjenpas atas kerja sama yang telah terjalin dan berjalan baik selama ini.

Keduanya kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Lapas Karanganyar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.