Pernyataan Mahfud Soal Redistribusi Tanah Dibantah Menteri ATR/BPN

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membantah pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud menyebut, belum ada satu pun sertipikat untuk redistribusi tanah.

Hadi menjelaskan, program redistribusi tanah sudah berjalan sejak 1961. Presiden Jokowi bahkan semakin mengakselerasi penerbitan sertifikat redistribusi tanah.

Untuk diketahui, redistribusi merupakan proses peralihan tanah yang dimiliki individu atau kelompok ke masyarakat, atau individu lainnya dengan berbagai tujuan. Salah satunya, mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.

Tanah yang diredistribusikan merupakan hasil dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.

"Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, pemerintah sudah menyertifikatkan 2,79 juta bidang tanah,” papar Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertipikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

Baca juga : Penjualan Mobil Mandek 1 Juta Unit, Pemerintah Diminta Contek Thailand

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dari 2015 sampai 2023. Dalam waktu 8 tahun, sebanyak 2,96 juta bidang tanah sudah bersertipikat. Sehingga, setiap tahun, pemerintah mengeluarkan 424 ribu bidang sertipikat.

"Ini artinya lebih baik dibanding selama 52 tahun, dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,” tandas Hadi.

Dengan latar belakang seperti itu, Hadi menyimpulkan, data Mahfud tidak relevan.
“Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,” ujarnya.

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menambahkan, kementerian yang dipimpinnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam upaya akselerasi redistribusi tanah.

Menurutnya, ada sekitar 22 ribu lahan di kawasan hutan yang sedang diupayakan untuk diserahkan ke masyarakat.

Baca juga : Lestari: Ratakan Kemakmuran, Bangun Kemandirian Dan Keberlanjutan Energi

Langkah ini, merupakan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria, yang menurutnya bukan tugas satu kementerian saja.

“Saya harus koordinasi dengan KLHK, agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk menyelesaikan  permasalahan masyarakat yang hidup di atas perairan, di pesisir,” papar Hadi.

Reforma agraria bukan hanya dilakukan oleh ATR/BPN. Tetapi juga ada dari KLHK dan KKP.

"Jadi, permasalahan pertanahan bisa diselesaikan. Asal, ada sinergi antara ATR/BPN dengan KLHK dan KKP. Ini masih dalam proses. Oleh sebab itu, tahun 2024 akan kita tingkatkan sinergi dan koordinasi,” sambung Hadi.

Perdebatan seputar redistribusi tanah terjadi saat Mahfud menanggapi pernyataan Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka, soal kebijakan reforma agraria yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Baca juga : Penjelasan Nuning Soal Alutsista yang Dibahas dalam Debat Capres

"Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan, juga terkait kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL (Program Tanah Sistematis Lengkap), redistribusi tanah, dan one map policy akan dilanjutkan," kata Gibran.

Mahfud pun menimpali. Menurutnya, reforma agraria ada tiga. Pertama, legalisasi. Kedua, redistribusi. Ketiga, pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

"Yang sekarang, belum satu pun ada sertipikat redistribusi. Yang ada, baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertipikat. Yang lain, belum dapat redistribusinya," tutur Mahfud, Minggu (21/1/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.