301 KK Segera Direlokasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya segera melakukan relokasi terhadap masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

MENURUT Jokowi, berdasar­kan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus diper­cepat dan juga urusan pertana­han. Termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menambah­kan, lokasi tempat pemindahan berada di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan, Sulawesi Utara.

Menurutnya, pemilihan lo­kasi tersebut karena memiliki kemiripan dengan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Ruang, seperti di Pulau Ruang dan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Muhadjir mengungkapkan, Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan punya topologi yang mendukung kegiatan perairan nelayan, perkebunan dan per­tanian.

Adapun penyediaan lahan relokasi warga telah diatur oleh Gubernur Sulawesi Utara. Se­mentara lahan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian akan disiapkan dua kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Ada arahan langkah cepat untuk penyelesaian permanen dalam kaitan erupsi Gunung Ruang ini. Presiden menyetujui relokasi seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang,” ucapnya.

Baca juga : PAN: NasDem & PKB Gabung,Pemerintahan Baru Kian Kuat

Eks Mendikbud ini mengatakan, ada 12 ribu warga yang mengungsi di tiga lokasi akibat erupsi Gunung Ruang. Tiga lokasi pengungsian itu berada di Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.

“Beliau (Presiden Jokowi) menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya sekitar 301 KK (Kartu Keluarga) akan direlokasi di Kabupaten Bolaang Mongon­dow Selatan,” jelasnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Pemerin­tah belum menghitung besaran lahan yang akan digunakan untuk relokasi. Namun, AHY memastikan status lahan yang digunakan di Bolaang Mongon­dow akan menjadi milik warga yang direlokasi.

“Itu juga kalau sudah clear and clean, kita akan urus ser­tipikat ya. Kan kita ada Pendaf­taran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” tutur Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Dengan begitu, sambung AHY, warga yang direlokasi memiliki jaminan hukum. Dia juga memastikan, lahan ma­syarakat dibeli Pemerintah sesuai prosedur.

“Saya akan berkoordinasi dengan jajaran di bawah, baik itu kanwil maupun kantor pertanahan di Mongondow,” tegas AHY.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ba­suki Hadimuljono menambah­kan, pengadaan rumah relokasi untuk warga terdampak erupsi akan segera dibangun.

Menurutnya, pembangunan rumah khusus bagi korban ben­cana itu akan dibangun dengan teknologi Rumah Instan Seder­hana Sehat (RISHA).

Baca juga : NasDem Masih Setia Tunggu Anies Maju Lagi

Teknologi itu pernah digunakan untuk pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kementerian PUPR mem­bangun rumah khusus di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, dengan spesifikasi tipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.

Dengan biaya Rp 150 juta per unit, rumah khusus tersebut memiliki ruang keluarga, dua kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Saat itu, Kementerian PUPR sanggup mendirikan 21 unit rumah dalam waktu 10 hari.

“Bikin rumah yang biasa, seperti di Cianjur itu, cepat bangunnya,” ungkap Basuki.

Basuki mengaku sudah ada 100 unit RISHA yang bisa segera dibangun.

“Kami punya stok di Medan, Jakarta, Surabaya dan Manado. Di sana ada 100 stok. Nanti dari Surabaya kita angkut 210 stok,” ungkapnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dana pembangunan rumah khusus berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, pendirian rumah relokasi juga berasal dari transfer Pemerintah Pusat ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga : Duh, Nggak Kebayang Penderitaan Warganya

“Arahan Bapak Presiden agar DSP di BNPB itu disiapkan dan dapat digunakan,” katanya.

Kementerian Keuangan juga mendapat arahan untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro agar kucuran dana APBD untuk pembangunan rumah khusus korban bencana erupsi Gunung Ruang segera cair.

“Supaya dana-dana itu segera turun tanpa terkendala,” ucap­nya.

Untuk diketahui, Pusat Vul­kanologi dan Mitigasi Ben­cana Geologi (PVMBG) masih menyematkan status level IV atau awas untuk gunung api tersebut.

Sepanjang Jumat (3/5/2024) sejak pukul 00.00 hingga 06.00 WITA, jumlah gempa vulkanik dangkal tercatat sebanyak lima kali, gempa vulkanik dalam satu kali, gempa tektonik jauh ada dua kali, dan tidak ada aktivitas erupsi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.