Soal Majelis Taklim Harus Lapor, Wamenag Imbau Masyarakat Tak Perlu Resah

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Kiai Zainut Tauhid mengimbau, masyarakat tidak perlu resah dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Karena, semangatnya untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag. Supaya masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim. 

"Serta agar Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik. Terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kementerian Agama dalam melakukan koordinasi dan pembinaan," kata Zainut kepada Rakyat Merdeka, Selasa (03/12).

Baca juga : 75 Persen Masyarakat Tolak Skuter Listrik

Pembinaan yang dimaksudkan, dipaparkan Zainut, seperti memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah, serta pembinaan lainnya.

Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Nah, PMA dapat dijadikan dasar  payung hukumnya. "Hal ini tentu perlu ada datanase bagi Kemenag untuk mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan," ujar Zainut.

Baca juga : Iklan SKM Harus Jujur, Jangan Sesatkan Masyarakat

Politisi PPP ini pun meluruskan tentang ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PMA yang mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama. "Dalam pasal 6, sengaja kita gunakan diksi "harus", bukan "wajib" karena kata harus sifatnya lebih ke administratif,  sedangkan kalau "wajib" berdampak sanksi. Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," ujarnya.

PMA, tambah dia,  juga dapat menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang. Hal ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya. Semakin banyak jemaahnya tentu semakin baik. 

Baca juga : Pancasila Harus Jadi Dasar Nilai Pembentukan Komunitas Masyarakat

Selain jamaah, persyaratan lainnya adalah ustadz, pengurus, sarana tempat atau domisili, dan materi. Semuanya dijelaskan dalam PMA ini sebagai pedoman publik. "Jadi, PMA ini lebih kearah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan keberadaan majelis taklim," tandas Wamenag. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.