“Kami Diberi Tugas Jadi Motor Penjaga Stabilitas Nasional...”

 Sebelumnya 
Bagaimana Bapak melihat persoalan Papua dalam kon­teks politik dan keamanan? Apakah ada strategi khusus untuk menyelesaikan problem Papua, agar tidak berlarut-larut?

Masalah Papua memang kompleks. Ada aspek politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang saling berkaitan. Kami di Kemenko Polkam, meli­hat bahwa pendekatan yang ho­listik dan berkelanjutan sangat penting agar penyelesaian isu Papua tidak hanya sebatas tindakan keamanan, tetapi juga mencakup pendekatan kema­nusiaan, kesejahteraan dan pembangunan.

Strategi khusus yang kami lakukan mencakup dua pendeka­tan utama.

Pertama, pendekatan keamanan terukur atau hard approach untuk memastikan stabilitas keamanan tetap ter­jaga di Papua, terutama sinergi antara TNI, Polri dan bin dalam mengatasi potensi gangguan.

Kedua, pendekatan dialogis dan pemberdayaan atau soft approach, dengan mengede­pankan kerja sama dengan tokoh gereja atau tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, dan generasi muda Papua untuk mempercepat pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial bu­daya, dan infrastruktur di sana.

Baca juga : Presiden Dan Ketum Parpol Bicara Yang Serius Dan Ringan

Bagaimana dengan pen­gungsi Rohingya di Indonesia? Kira-kira, penyelesaiannya akan seperti apa?

Sebagai negara dengan komitmen kemanusiaan yang kuat, Indonesia terus berupaya mencari solusi terbaik untuk para pengungsi yang singgah di Indonesia, termasuk Rohingya. Kemenko Polkam memastikan bahwa penanganan pengungsi harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kami juga terus berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk mencari jalan keluar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait penanganan pengungsi.

Kemenko Polkam mendorong aparat keamanan untuk lebih aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam menindak te­gas oknum atau jaringan yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kemenko Polkam juga fokus me­mastikan bahwa siapa pun yang menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Indonesia harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Oleh karenanya, Ke­menko Polkam akan membentuk desk khusus untuk penanganan TPPO dengan melibatkan se­luruh kementerian-lembaga terkait, agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan.

Bagaimana pandangan Bapak tentang cyber attack yang saat ini dianggap sebagai salah satu ancaman bagi kedaulatan negara?

Serangan siber adalah anca­man serius bagi kedaulatan negara karena dampaknya yang sangat nyata. Yaitu bisa merusak infrastruktur vital, mencuri data penting, mengganggu kondisi perekonomian, dan melemahkan kepercayaan publik.

Baca juga : Pegawai Komdigi Untung 8,5 Miliar

Untuk menghadapi ancaman siber ini, kami berkomitmen memperkuat keamanan siber na­sional dengan langkah-langkah terpadu. Kami meningkatkan koordinasi antar kementerian dan kerja sama internasional, supaya Indonesia lebih siap dan tangguh dalam menghadapi se­gala bentuk serangan siber. Ke­menko Polkam juga akan mem­bentuk desk siber dan kebocoran data, berkoordinasi dengan Kemenkomdigi dan BSSN se­bagai leading sector-nya. Hal ini kita lakukan agar bisa lebih responsif dan terorganisir dalam mengantisipasi kebocoran data serta menjaga keamanan siber nasional.

Amerika serikat melarang Tiktok karena berpotensi menimbulkan masalah pada keamanan negara. Semen­tara Australia menyiapkan undang-undang untuk melarang anak-anak bermain med­sos. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap hal ini? Apakah mungkin, suatu saat Indone­sia mengambil langkah yang sejenis demi untuk keamanan negara atau perlindungan ma­syarakat?

Kebijakan penggunaan me­dia sosial di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional kita. Tentu, langkah-langkah yang diambil negara lain bisa jadi referensi penting, terutama soal keamanan siber dan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karenanya, sambil belajar dari pengalaman negara lain, kita pastikan kebijakan media sosial kita tetap berlandaskan pada ke­pentingan dan keamanan Indo­nesia. Kami akan terus mengkaji perkembangan di negara lain, namun keputusan pemerintah Indonesia selalu mempertim­bangkan keseimbangan antara keamanan nasional, hukum, dan kebebasan berekspresi, dengan memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan hukum serta kebutuhan masyarakat.

Saat ini kami fokus pada regulasi yang memungkinkan pengawasan tanpa harus menerapkan larangan total. Na­mun, opsi untuk langkah yang lebih tegas tetap terbuka jika ancaman terhadap keamanan nasional semakin meningkat. Kami juga terus memantau dan mengkaji regulasi tambahan agar perlindungan di dunia digi­tal tetap optimal bagi masyara­kat dalam aktivitas sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.

Bagaimana pesan Menko Polkam untuk masyarakat?

Baca juga : Salat Jumat Di Istiqlal, Gibran-Menag Bahas Perdamaian Umat

Mari kita bersama-sama men­dukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami di Kemenko Polkam akan bekerja maksimal, mem­berikan karya terbaik, mem­berikan hasil terbaik, untuk mewujudkan dan menyukseskan program-program Bapak Presiden Prabowo.

Hal ini semata-mata untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, untuk membawa kita menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Mohon doa dan dukungan selalu dari rekan-rekan media terutama Rakyat Merdeka. Sekian dan terima kasih.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu, 2 November 2024 dengan judul Eksklusif Dengan Menko Polkam Budi Gunawan, “Kami Diberi Tugas Jadi Motor Penjaga Stabilitas Nasional...”

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.