Dark/Light Mode

2021, UN Mau Dihapus, Bakal Diganti Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Rabu, 11 Desember 2019 13:34 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim (tengah)  (Foto: Humas Kemdikbud)
Mendikbud Nadiem Makarim (tengah) (Foto: Humas Kemdikbud)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021, dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Keputusan itu diambil, karena UN dinilai cenderung hanya membuat siswa menghafal materi pelajaran, dan kurang mengasah kompetensi.

"Hal ini kami putuskan setelah survei dan diskusi bersama dengan unsur orang tua, siswa, guru, praktisi pendidikan, dan kepala sekolah. Materi UN itu terlalu padat sehingga cenderung mengajarkan materi dan menghafal materi, bukan kompetensi," ujar Nadiem di Jakarta, Rabu (11/12).

Baca juga : 2020, ESDM Siap Bagikan 50 Ribu Paket Konkit Kepada Nelayan dan Petani Kecil

"UN ini hanya menilai satu aspek saja, yakni kognitifnya. Tidak semua aspek kognitif kompetensi dites. Lebih banyak ke penguasaan materinya, dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik," sambungnya.

Dengan latar belakang seperti itu, UN pun dihapus dan direncanakan bakal dilaksanakan terakhir pada 2020.

Tahun 2021, bakal diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Baca juga : Dongkrak Ekspor, Kemendag Akan Pimpin Misi Dagang ke Taiwan

Jika UN diselenggarakan pada akhir jenjang sekolah, maka Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan pada pertengahan jenjang sekolah.

Kompetensi yang diukur benar-benar minimum, yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan mengukur kemampuan membaca, tapi menganalisa suatu bacaan. Sedangkan aspek numerasi, akan menguji kemampuan siswa menganalisa dan menggunakan angka.

"Jadi, yang diukur bukan penguasaan konten, tapi kemampuan kompetensi dasar. Selain itu, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter. Tujuannya, untuk mengetahui ekosistem sekolah. Selama ini, yang dimiliki hanya data kognitif tanpa mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila diterapkan," jelas Nadiem.

Baca juga : Indonesia dan INBAR Sepakat Tingkatkan Produksi Rotan dan Bambu

"Penilaian ini dilakukan di tengah jenjang, dengan harapan memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan perbaikan. Ini sifatnya formatif berguna bagi sekolah dan juga siswa," sambungnya.

Dalam merancang tes tersebut, Nadiem akan dibantu organisasi dalam dan luar negeri. Agar setara dengan penilaian internasional, namun penuh dengan kearifan lokal. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.