PNS Kemenhub Jangan Macam-macam, BKS Nggak Bakal Kasih Ampun Kalau Terbukti Pungli

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi atau BKS tidak akan segan menindak PNS di kementeriannya, yang masih terlibat dalam pungutan liar (pungli).

"Kita terus melakukan perbaikan diri. Saya tidak segan ambil tindakan, kalau ada yang melakukan hal negatif," kata BKS dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan di Jakarta, Selasa, (10/12).

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mencatat, ada tiga kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat karena banyak pungli. Yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga : Nggak Sanggup Kumpulin Dana Kampanye, Kamala Harris Mundur

Sejak berdiri tiga tahun lalu, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, Satgas Saber Pungli telah 7.290 kali melakukan penyelidikan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, dan 28 kali penyelidikan mandiri.

"Itu masukan bagi kami untuk memperbaiki diri. Tapi, kami juga dapat 12 penghargaan dari MenPAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Red). Jadi balance," ujarnya.

Lima dari 12 Penghargaan Zona Integritas yang diraih dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), diraih Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.

Baca juga : Jangan Khawatir, Stok BBM di Kaltim Aman Terkendali

Di UPT Ditjen Perhubungan Laut ini, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berhasil mendapat Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara empat UPT lainnya: Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Tujuh UPT lain yang mendapat Penghargaan Zona Integritas adalah UPT di Ditjen Perhubungan Udara (4), UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan (2) dan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat (1).

Penghargaan Zona Integritas diberikan oleh Kementerian PAN RB kepada instansi yang dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif. Penghargaan tersebut terdiri dari dua kategori. Yakni Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.