Kerja Cepat, Wujudkan Swasembada Pangan

 Sebelumnya 
Kenapa Merauke yang dipilih?

Di Merauke, pada era Orde Baru sebenarnya sudah ada program cetak sawah. Namun, pengelolaannya kurang optimal karena infrastruktur dasar belum memadai.

Produksi padi baik, tetapi minim akses jalan dan pelabuhan, sehingga hasil panen sulit dipasarkan. Metode tanam juga masih sangat sederhana, seperti hanya menebar benih di sawah, sehingga hasil panennya rendah, hanya sekitar 1–2 ton per hektar.

Untuk memperbaiki situasi ini, ada tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi: pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan listrik.

Jika infrastruktur tersebut sudah tersedia, irigasi juga akan mengikuti. Dengan adanya akses yang baik dan jaminan listrik, hasil panen akan memiliki nilai jual dan dapat dipasarkan. Hal ini akan menciptakan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi mereka.

Jadi, jika ingin mencetak sawah baru, Papua adalah tempat yang tepat. Sementara itu, di Jawa, Su­matera, dan Kalimantan kita fokus pada optimalisasi lahan yang ada. Contohnya, di beberapa wilayah yang sudah memiliki bendungan, kita bisa menambah jaringan iri­gasi untuk meningkatkan produk­tivitas lahan. Sudah ada sekitar 80 ribu hektar lahan yang sudah ada dan perlu dioptimalkan.

Baca juga : 2024, 8,8 Juta Orang Main Judol

Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ini, kami optimis swasembada pangan dapat diwujudkan.

Dulu di Sumatera Selatan per­nah ada food estate, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan membuka food estate lagi?

Di Sumatera, saya kira fokus­nya adalah optimalisasi lahan. Di sana, tidak mudah menemukan lahan baru yang cocok untuk pertanian. Saya paham betul situasinya, karena pernah menja­bat sebagai Menteri Kehutanan.

Sebagai Menko, bagaimana Bapak mengkoordinasikan antar Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan swasembada?

Saat ini, Kemenko Pangan mengkoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Ke­hutanan, Kelemterian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, dan Badan Gizi Nasional.

Sebagai Menko, saya harus menyiapkan langkah-langkah konkret. Dulu, seorang Menko mengundang rapat di kantor. Sekarang ber­beda. Setiap ada masalah, kami langsung turun ke lapangan. Contohnya, kemarin saat ada kendala pelepasan kawasan di Merauke. Kami langsung rapat di Kementerian Kehutanan, karena persoalan tersebut terkait dengan pelepasan lahan. Ini penting untuk mencegah masalah di masa depan.

Baca juga : Kunjungi Korban Erupsi Lewotobi, Gibran Dipelukin, Disalamin

Kami juga berkoordinasi dengan Men­teri Lingkungan Hidup terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tanpa AMDAL, proyek ini bisa menjadi sorotan internasional terkait perubahan iklim. Jadi, pengem­bangan cetak sawah baru harus dilakukan dengan sangat terukur.

Selain itu, kami juga membahas masalah pupuk, yang masih ba­nyak menghadapi kendala. Kami berupaya menyelesaikan masalah ini, agar program swasembada dapat berjalan dengan lancar.

Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencapai swasembada pangan ini?

Soal pupuk misalnya. Ternyata sangat panjang sekali rantai dis­tribusinya. Kadang, pupuk sam­pai ke petani, ketika masa panen selesai. Misalnya, diperlukan Surat Keputusan atau SK Bupati, SK Gubernur, dan usulan dari petani sendiri.

Bagaimana mung­kin petani diharapkan mengusul­kan pupuk? Selain itu, ada aturan dari Menteri Keuangan dan BPK yang mensyaratkan dokumentasi, termasuk foto. Hal-hal seperti ini juga perlu disederhanakan, agar distribusi lebih efisien.

Pupuk harus sampai ke petani tepat waktu. Pupuk adalah barang yang disubsidi, bukan untuk diperdagangkan. Hanya butuh biaya pengiriman. Karena itu, mestinya pupuk bisa cepat sampai ke petani, tepat pada waktunya.

Baca juga : Transaksi Penyelundupan Di RI Tembus Rp 216 Triliun

Selain itu, Bulog harus me­nyerap hasil panen petani. Jika hasil panen tidak diserap, petani bisa merugi. Kalau rugi, mereka mungkin tidak mau lagi menanam di musim berikutnya. Apalagi, ada risiko sawah disita bank. Hal-hal inilah yang harus diselesaikan.

Kami juga turun langsung ke lapangan. Baru-baru ini, men­datangi kios pupuk, distributor, dan petani. Kami menemukan ada 1.300 hektar sawah yang tidak mendapat pupuk dan air irigasi sehingga hanya bisa panen sekali setahun karena ber­gantung pada air hujan.

Di dae­rah itu, bendungan sudah ada, tetapi irigasinya belum dibangun. Dengan memperbaiki irigasi saja, kita bisa mengoptimalkan 1.300 hektar sawah tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.