Dark/Light Mode

Eksklusif Dengan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Kerja Cepat, Wujudkan Swasembada Pangan

Jumat, 15 November 2024 08:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)

 Sebelumnya 
Bagaimana koordinasi dengan kementerian lain? Apakah koordinasi antarinstansi seka­rang sudah semakin baik? Apa problem terberat untuk mewujudkan target swasembada pangan?

Koordinasi antarinstansi su­dah lebih baik. Namun tantangan terberat pada birokrasi yang berjenjang dan rumit. Dari pusat hingga daerah.

Salah satu ham­batan misalnya, distribusi pupuk berbelit karena melibatkan bu­pati dan kepala dinas setempat. Kebijakan distribusi pupuk saat ini diarahkan langsung dari Kementerian Pertanian ke petani, tanpa memandang latar belakang politik kepala daerah. Ini agar distribusi berjalan lan­car dan tidak terhambat oleh bi­rokrasi yang panjang dan politis.

Untuk mewujudkan swasem­bada pangan, kami tidak bisa bekerja sendirian. Perlu kerja sama dan sinergi dengan Kementerian yang lain dan lintas sektoral.

Un­tuk membangun irigasinya, kami bekerja sama dengan Kemen­terian PUPR. PUPR misalnya membangun 20 bendungan baru tahun ini. Tetapi lokasinya harus dipastikan agar benar-benar men­dukung lahan pertanian.

Kadang-kadang, pembangunan irigasi hanya berdasarkan ketersediaan air tanpa melihat apakah ada sawah di sekitarnya. Ini yang harus disinergikan.

Baca juga : 2024, 8,8 Juta Orang Main Judol

Dalam hal benih, sudah 10 tahun tidak ada penelitian ter­baru. Akibatnya, kita ketinggalan. Negara lain bisa menghasilkan 10 ton per hektar, sedangkan kita masih 5 ton. Ini juga harus disinergikan.

Penelitian di BRIN harus nyambung, tepat dan lintas sektor. Kemudian soal pupuk, itu adalah tanggung jawab Kemen­terian BUMN. Semua ini harus terkoordinasi lintas sektoral dan lintas kementerian agar tujuan swasembada pangan tercapai.

Program cetak sawah sebe­tulnya pernah dijalankan era Pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Tapi kelihatannya be­lum berhasil. Bagaimana me­mastikan program cetak sawah di era ini benar-benar berhasil dan hasilnya nyata?

Target swasembada ini tinggi. Pak Prabowo sudah mengumum­kan target dicapai pada 2028. Dan itu sudah disampaikan ke mana-mana. Agar swasembada pangan berhasil, saat ini kami menyiapkan dashboard khusus, untuk memantau perkembangan program ini. Anggaran untuk swasembada pangan mencapai Rp139,5 triliun. Kami ikuti de­tailnya.

Di Kementan misalnya, alokasi sebesar Rp22 triliun. Rinciannya antara lain Rp15 triliun untuk cetak sawah seluas 150 ribu hektar terutama di Merauke. Selain itu optimalisasi lahan seluas 85 ribu hektar. Melalui dash­board, nanti kami lihat hasilnya. Monitor perkembangannya setiap bulan. Apakah targetnya benar-benar terlaksana atau tidak.

Selain di Kementan, ada pula anggaran sebesar Rp16 triliun untuk ketahanan pangan dari dana desa. Kita perlu memasti­kan bahwa dana ini digunakan untuk proyek produktif, bukan sekadar dibagi-bagikan. Jika perangkat desanya bingung, kami bisa bantu dengan modul, sesuai kebutuhan spesifik desa misalnya, modul untuk pengembangan kopi atau perikanan. Kepala desa harus kreatif agar dananya tidak habis tanpa hasil nyata.

Baca juga : Kunjungi Korban Erupsi Lewotobi, Gibran Dipelukin, Disalamin

Selain itu, ada anggaran Rp14 triliun untuk irigasi. Kami tinggal cek daerah mana yang sawahnya masih kurang irigasi. Untuk pupuk, ada alokasi Rp44 triliun, dengan kuota 9,5 juta ton. Luas tanam di Jawa dan Sumatera juga akan kita pantau dengan dashboard ini agar distribusi pupuk tepat sasaran.

Saat ini dunia mengalami kri­sis iklim, dan akan menjadi tan­tangan berat bagi upaya mewu­judkan swasembada pangan. Bagaimana mengantisipasinya?

Kita siap menghadapi berbagai situasi. Fenomena El Nino yang baru saja terjadi bisa diatasi oleh Kementerian Pertanian. Tahun 2021 dan 2022 produksi beras kita mencapai 31 juta ton. Tetapi pada 2023 dan 2024 terjadi se­dikit penurunan akibat El Nino. Tahun ini, produksi diperkirakan sekitar 30,4 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 31 juta ton, sehingga terdapat kekurangan sekitar 600 ribu ton. Namun, ini pencapaian yang baik di tengah dampak El Nino yang cukup kuat. Untuk meminimalisir dampak El Nino, tahun lalu Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp35 triliun pada program pompanisasi. Sehingga, penurunan produksi tidak terlalu tajam.

Dengan kondisi iklim yang masih cukup menantang, apakah tahun depan akan impor beras?

Apabila kita bekerja bagus, satu irama, seperti yang diharap­kan Presiden, impor tahun depan dapat ditekan. Tahun ini kita mengimpor sekitar 4 juta ton. Ta­hun depan diharapkan bisa lebih sedikit. Jauh di bawah 4 juta ton.

Bagaimana peran Bulog dalam penyerapan gabah petani?

Baca juga : Transaksi Penyelundupan Di RI Tembus Rp 216 Triliun

Bulog kini didorong menjadi pembeli utama gabah petani dengan kebijakan harga yang lebih fleksibel. Saya merasa ber­syukur dapat segera mengubah aturan terkait penyerapan gabah oleh Bulog. Aturan sebelumnya mengharuskan Bulog membeli gabah dengan harga maksimal Rp4.500 per kilogram. Padahal harga pasar sering kali lebih tinggi, bisa Rp5.000 sampai Rp7 ribu. Dengan aturan itu, Bulog sering kesulitan menyerap gabah karena kalah bersaing di pasar.

Kalau Bulog membeli dengan harga lebih dari Rp4.500, bisa dianggap kerugian negara dan bisa masuk penjara. Kondisi ini tentu menghambat penyera­pan gabah dari petani. Untuk mengatasi hal tersebut, saya usulkan perubahan sederhana: mengubah aturan pembelian dari “setinggi-tingginya” menjadi “serendah-rendahnya.” Artinya, jika harga di pasar mencapai Rp5.000 atau bahkan Rp6.000, Bulog tetap bisa membeli gabah tersebut tanpa melanggar aturan.

Dengan perubahan ini, Bulog sekarang bisa membeli gabah dengan lebih leluasa. Sehinggga nilai tukar petani pun meningkat. Harga gabah sekarang bahkan sudah mencapai Rp7.000 per kilogram. Bulog bisa membeli di harga tersebut untuk menjaga sta­bilitas pasokan. Jika harga beras di pasaran mencapai Rp12.000, Bulog tetap bisa menjualnya dengan harga Rp11.000 dan mem­berikan subsidi sebesar Rp1.000. Subsidi sebesar ini masih lebih ke­cil dibandingkan dengan subsidi lainnya tapi sangat berarti bagi petani dan masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.