Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Menteri Basuki Tak Mau Ada Lagi Proyek Konstruksi Yang Gagal 

Senin, 16 Desember 2019 19:04 WIB
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Seminar Construction Project Management di Auditorium Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (16/12). (Foto: Danu Arifianto/Rakyat Merdeka)
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Seminar Construction Project Management di Auditorium Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (16/12). (Foto: Danu Arifianto/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meminimalisir terjadinya kegagalan atau kecelakaan dalam proyek konstruksi. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas manajemen proyek yang merupakan indikator penting dalam mewujudkan konstruksi tepat biaya, mutu, waktu dan tepat manfaat.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, manajemen konstruksi masih bermasalah lantaran penerapan dan pengawasannya belum berjalan dengan baik. Terutama terkait lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.

"Permasalahan terkait remunerasi juga masih bermasalah, dan perlu mendapat perhatian dari kita semua. Sebab, jika permasalahan ini terus dibiarkan, kualitas proses dan hasil pekerjaan konstruksi serta penerapan keselamatan tidak akan pernah membaik, dan proses pembangunan akan jadi terlambat," ujar sambutan Basuki yang dibacakan Dirjen Bina Konstruksi Kemen PUPR, Syarif Burhanuddin dalam Seminar Construction Project Management di Auditorium Kantor Kemen PUPR, Jakarta, Senin (16/12).

Baca juga : BP Jamsostek Siap Jamin Tenaga Kerja Konstruksi

Basuki mengungkapkan, berdasarkan analisis Tim Komite Keselamatan Konstruksi, insiden kerja yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan lemahnya manajemen konstruksi di lapangan. Bahkan bukan tidak mungkin, akibat buruknya manajemen konstruksi, sebuah proses pembangunan infrastruktur bisa berujung pada kegagalan.

"Karena itu, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan ibu yang bersedia hadir dalam seminar ini. Dan semoga, seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas serta proses konstruksi yang efektif dan efisien," ujarnya.

Basuki lantas mengaku, terkait permasalahan tersebut, pemerintah sejatinya telah mengantisipasinya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 15/2019 tentang Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi.

Baca juga : Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar Banyak Ditentang, Menag Cuek

"Surat edaran ini berisi tentang standar umum atau pedoman pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan proses dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Surat Edaran tersebut juga mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang para pihak penyelenggara konstruksi, yang mencangkup tugas  tanggung jawab dan Kewenangan Pengendali dan pengawas Pekerjaan.

"Nah, disinilah kami berharap, para konsultan manajemen konstruksi dan konsultan pengawas dapat ikut berperan aktif. Karena sejatinya, tugas dari konsultan manajemen konstruksi adalah sebagai pengendali pekerjaan dan konsultan pengawas sangat berperan terkait pengawasan proses dan hasil kerja di lapangan," tuturnya.

Baca juga : Tak Ada Lagi Pendukung Airlangga Atau Pendukung Bamsoet!

Basuki juga mengapresiasi Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) yang berinisiatif menjalin kerjasama dengan Construction Management Association of Korea (CMAK) sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara pemerintah RI dan Korea Selatan. Apalagi, dalam kerjasama tersebut keduanya telah menyusun Manual Manajemen Proyek bagi pengguna jasa serta penyedia jasa, baik penyedia jasa pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi konstruksi.

"Saya sangat berharap, semoga saja dari manual manajemen proyek yang mengadopsi dari prosedur manajemen proyek konstruksi yang berlaku di Korea, dan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dapat memberikan perubahan positif terhadap peran tenaga manajemen konstruksi dan pengawas. Sehingga, dapat memberi kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia," ujarnya. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.