Digitalisasi Pertanahan Cegah Sengketa Agraria

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan, kementeriannya telah menyiapkan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas layanan pertanahan melalui digitalisasi dan integrasi data. Ia berharap, transformasi digital dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pertanahan. Sehingga lebih transparan, efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Digitalisasi juga diharapkan mampu meminimalisir potensi sengketa agraria,” kata Wamen Ossy dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka, di Kantor Kementerian ATR/ BPN, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan (keempat kanan) dan jajaran foto bareng tim Rakyat Merdeka yang dipimpin Direktur Utama Kiki Iswara Darmayana di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/3/2025). (Foto: Khairizal Anwar/Rakyat Merdeka/RM.id)

Dalam wawancara itu, Wamen Ossy didampingi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis serta Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Risdianto Prabowo Samodro.

Baca juga : Gubernur Banten Aktif Terjun Ke Masyarakat

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan (tengah) saat menerima tim Rakyat Merdeka di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Tampak Direktur Utama Rakyat Merdeka Kiki Iswara Darmayana dan Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati. (Foto: Khairizal Anwar/Rakyat Merdeka/RM.id)

Dari Rakyat Merdeka hadir Kiki Iswara Darmayana (CEO Rakyat Merdeka Group), Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan), Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RM Digital), Haris Indrawan (Manager Umum), Bambang Trismawan (Reporter) dan Khairizal Anwar (Jurnalis Foto/Video). Berikut kutipan wawancara selengkapnya.

Bagaimana perjalanan pro­gram kerja di Kementerian ATR/BPN selama lima bulan pertama menduduki posisi ini?

Kami, bersama Bapak Menteri Nusron Wahid, menjabat sejak 21 Oktober 2025. Dalam kurun wak­tu 150 hari pertama atau sekitar lima bulan ini, sudah banyak hal kami kerjakan. Kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan sasa­ran dan prioritas yang jelas. Sehingga kami dapat memahami arah yang harus ditempuh.

Baca juga : Kopdes Ciptakan 1,2 Juta Lapangan Pekerjaan

Salah satu tantangan yang ka­mi hadapi baru-baru ini, terkait polemik pagar laut. Meskipun secara langsung pagar laut bukan merupakan kewenangan ATR/BPN, namun ternyata di lo­kasi tersebut terdapat sertifikat tanah yang menjadi tanggung jawab kami. Tugas kami adalah memastikan kejelasan status kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat yang ada.

Kami berupaya transparan kepada masyarakat. Salah sa­tu buktinya, melalui aplikasi Bhumi, bagian dari mekanisme checks and balances. Di aplikasi ini, masyarakat dapat melihat pemetaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik, Hak Pakai, dan lainnya. Namun, tentu saja, data pribadi tetap tertutup demi menjaga privasi pemiliknya.

Alhamdulillah, dalam waktu singkat, Pak Menteri berhasil memberikan klarifikasi kepada semua pihak dengan menyajikan data secara terbuka dan transparan.Harapannya, masyarakat tidak larut dalam polemik (pagar laut) dan segera memperoleh informasi lebih akurat dan jelas.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas inilah yang di­pegang teguh oleh Pak Menteri. Beliau juga sangat berharap dapat menjalin hubungan yang baik dengan media, bagian dari upaya keterbukaan kepada publik.

Apa yang sedang menjadi fokus perhatian atau program utama di Kementerian ATR/BPN saat ini?

Baca juga : Herman Khaeron: Yang Terpenting Bangkitkan Koperasi

Dalam beberapa bulan tera­khir ini, kami berupaya me­ningkatkan kualitas layanan pertanahan. Karena, sekitar 70 hingga 80 persen layanan di Kementerian ATR/BPN meru­pakan pelayanan publik. Ini perhatian utama Pak Menteri. Layanan ini dijalankan oleh gar­da terdepan kami, baik di kantor BPN tingkat provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah) di tingkat kabupaten/kota.

Kami menetapkan tujuh layanan prioritas. Mencakup pengecekan sertifikat tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, hingga pendaftaran dan penghapusan hak tanggungan. Selain itu, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan, serta perubahan hak.

Ketujuh layanan ini men­cakup 81 persen dari total ber­kas layanan yang diproses di Kementerian ATR/BPN. Dengan fokus pada layanan-layanan ini, kami ingin memastikan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh wilayah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.