Dark/Light Mode

30 Nelayan China Tinggalkan Natuna

Top, Gertakan Jokowi Manjur

Jumat, 10 Januari 2020 07:30 WIB
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1). (Foto: Sekretariat Kabinet)
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1). (Foto: Sekretariat Kabinet)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kedatangan Presiden Jokowi ke Natuna terbukti manjur. Sehari setelah Jokowi menginjakkan kaki di Natuna, tak ada lagi kapal nelayan China yang beroperasi di sana. 30 kapal nelayan China, yang sebelumnya mencuri ikan, dilaporkan balik kandang.

Kabar kembalinya nelayan China itu disampaikan Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Sisriadi mengatakan, TNI melakukan pengintaian udara pasca-kehadiran Presiden ke Natuna. Hasilnya, memuaskan. Dari pantauan itu diketahui wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara sudah bersih dari kapal nelayan China. Tidak ada lagi kapal nelayan China yang melakukan pencurian ikan.

Sisriadi menyimpulkan, China sudah menerima pesan yang dikirim Presiden Jokowi saat datang ke Natuna, Rabu kemarin.

“Saya kira (pesan) itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back up oleh kapal coast guard mereka, sudah meninggalkan ZEE,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya Yudo Margono. Kata dia, 30 kapal nelayan China telah meninggalkan perairan ZEE Indonesia. Dari pantauan udara di Natuna, di ketahui hanya ada dua kapal Coast Guard China atau kapal penjaga pantai yang masih beroperasi di perairan tersebut.

Baca juga : Jokowi Datang, Kapal China Tinggalkan Natuna

Dua kapal ini yang sebelumnya mengawal kapal-kapal nelayan China melakukan pencurian ikan. Meski begitu, Yudo menganggap, kehadiran dua kapal penjaga pantai China di wilayah ZEE bukan masalah. Soalnya, kapal tersebut tidak sedang mengawal kapal-kapal nelayan yang melakukan illegal fishing.

Di zona ZEE, kapal asing memang boleh melintas dan bermanuver. “Yang pening bukan di laut teritorial kita,” jelas Yudo, di Mako Gabwilhan I, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemarin.

Dari pengamatan TNI, kapal penjaga pantai itu hanya melintas. Tidak mondar mandir seperti sebelumnya. Juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum laut internasional. Dua kapal itu sedang menuju wilayah perairan Malaysia.

Meski kapal nelayan China sudah meninggalkan ZEE Indonesia, TNI terus melakukan patroli rutin, baik laut maupun udara. Kemarin misalnya, 6 KRI melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan latihan di perairan itu.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1) pagi, Jokowi ke Natuna untuk meninjau kapal perang (KRI) yang tengah bersandar di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa. Ada dua kapal perang yang sedang bersandar yaitu KRI Usman Harun dan KRI Karel Satsuit Tubun.

Jokowi menegaskan, kedatangannya untuk memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di ZEE. Di wilayah itu, kapal asing memang boleh melintas.

Baca juga : Ketua MPR: Petualangan China di Natuna Akan Berlanjut, Bakamla Wajib Diperkuat

Namun, di zona terse but Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Jokowi kemudian menaiki KRI Usman Harun dan selama 10 menit meninjau situasi perairan Natuna bersama rombongan.

Sebelum Jokowi ke Natuna, TNI sudah melakukan 18 operasi tempur di wilayah itu. Sebanyak 8 kapal perang dioperasikan untuk berpatroli. Tak hanya itu, TNI juga menerbangkan empat pesawat tempur jenis F-16 untuk melintas di wilayah itu.

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, kaburnya kapal nelayan China dari wilayah ZEE Indonesia menutup kasus Natuna. Ia berharap, publik tidak lagi meributkan soal kapal nelayan China itu. Sebab, wilayah Natuna sudah kondusif.

Kapal penjaga pantai China yang sebelumnya wara-wiri dan mengaktifkan sistem identifikasi otomatis (AIS) sudah kabur dan mematikan sistem.

“Kita sekarang tidak akan ribut-ribut lagi soal pelanggaran hak berdaulat karena tampaknya, sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak menghidupkan AIS (automatic identification system)-nya. Biasanya, kemarin kan sangat proaktif kapal menghidupkan sistem itu seakan nantang. Sekarang su dah ndak ada, sudah di luar semua,” ujar Mahfud.

Baca juga : Serangan Udara AS Tewaskan Kepala Pasukan Elit Iran

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyahari, memuji ketegasan Jokowi terhadap China. Dengan ketegasan Jokowi ini, China pun jiper. “Jokowi datang, kapal China pada pergi semua. Pada kabur. Ketegasan Jokowi ini patut diapresiasi,” kata Kharis, kemarin.

Kharis menekankan, dari awal Komisi I DPR meminta pemerintah kompak dalam menyelesaikan polemik perairan Natuna yang diklaim China. Dia meminta para menteri terkait menyesuaikan sikap.

Beijing ikut merespons gertakan Jokowi yang telah menerjunkan kapal perang. Jubir Kemenlu China, Geng Shuang, berharap Indonesia tetap tenang. Dia menyatakan, soal Natuna, China akan mengedepankan cara-cara yang baik tanpa merusak hubungan bilateral.

“Juga menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Faktanya, kami telah menjalin kontak satu sama lain membahas isu ini lewat saluran diplomatik,” tutur Geng. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.