Menteri Lingkungan Hidup Jadikan GAPKI Sebagai Percontohan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengimbau pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menghadapi musim kemarau 2025.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan.

Kedelapan provinsi tersebut yakni, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau.

Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, KPJ melakukan koordinasi dengan melibatkan GAPKI pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau.

Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” tegasnya, sambil mengingatkan bahwa pencegahan dan penanganan karhutla harus terorganisir dengan baik.

Sementara itu, GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca juga : Perkuat Bisnis Pengiriman Barang Ritel, KAI Logistik Hadirkan 43 Service Point Baru

Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak.

Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.

“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Hadi Sugeng.

Dia menekankan, GAPKI telah melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.

Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.

Pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.

Selain itu, perusahaan sawit juga telah memanfaatan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 kilometer.

Baca juga : Menteri Lingkungan Hidup RI Kunjungi Norwegia, Mantapkan Kerja Sama Lingkungan

“Selain kepatuhan terhadap regulasi, Sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.

“Kami sangat ingin (kesiapan) ini bisa diimplementasikan di semua lokasi," sambut Menteri Hanif. 

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan kesiapan provinsi dalam menghadapi musim kemarau 2025. Menurutnya, mencegah lebih baik dari pada memadamkan. Pihaknya melakukan beberapa langkah.

Di antaranya bekerja sama dengan BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kemudian, melakukan semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi kebakaran.

Abdul Wahid menyoroti pentingnya industri sawit sebagai salah satu penopang perekonomian Riau. Untuk itu, pencegahan kebakaran lahan di Riau dipercayanya dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan investasi di Provinsi tersebut.

“Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5% di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” tegasnya.

Adapun Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjadikan PT Kimia Tirta Utama di Siak, Riau, sebagai salah satu percontohan. Sebagai informasi, PT Kimia Tirta Utama merupakan bagian dari Grup Astra Agro Lestari.

Hanif berharap keseriusan perusahaan kelapa sawit Grup Astra Agro ini menjadi contoh. Latihan dan kesiapan tim serta pelibatan masyarakat maupun pihak terkait sebaiknya terus ditingkatkan supaya sesuai dengan skenario pencegahan karhutla.

Baca juga : Di Depan Ka'bah, Menag Beri Pesan Petugas Haji Jaga Niat sebagai Pelayan Jemaah

“Kami sangat ingin kewaspadaan ini tidak hilang,” katanya usai melihat langsung sarana prasarana pencegahan dan penanganan karhutla dari tim kesiapan tanggap darurat (TKTD) PT KTU.

Tim ini dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.

Climate & Conservation Management Manager Astra Agro Dian Ary Kurniawan menjelaskan bahwa PT KTU sebagai bagian dari Astra Agro menerapkan Fire Management System, sebuah sistem pengendalian kebakaran berbasis empat pilar utama: prevention, readiness, quick response, dan society partnership.

“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian Ary.

Ia menjelaskan, kesiapsiagaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur seperti menara pantau serta sumber air.

Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian dari respon cepat, sementara kemitraan dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.