Longgarkan Impor, Bidik Pasar Baru Dari Australia Hingga Eropa

RM.id  Rakyat Merdeka - Situasi ekonomi global masih tak menentu. Ketegangan geopolitik sempat memicu lonjakan harga minyak hingga 8 persen dan membuat kondisi pasar dunia lesu. Dampaknya, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025.

Menghadapi hal ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Antara lain melakukan deregulasi impor bahan baku industri. Harapannya bisnis lebih mudah bernapas dan mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahap pertama, penyederhanaan izin mencakup 10 komoditas prioritas. Mulai dari produk kehutanan, pupuk, bahan baku plastik, sakarin-silamat, mutiara, hingga food tray atau alat makan. “Dengan deregulasi ini, kita berharap industri makin kompetitif, ekspor jalan, lapangan kerja tercipta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka, di kantornya, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Di saat bersamaan, Indonesia aktif membuka pasar baru ke negara-negara selatan yang jauh dari konflik seperti Australia dan Selandia Baru. Pemerintah juga menjalin kerja sama strategis dengan Uni Eropa. Saat ini, Indonesia tengah menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh dengan Uni Eropa (Indonesia–European Union Comprehensive Economic Part­nership Agreement IEU-CEPA) yang diharapkan bisa membuka akses ke 27 negara kawasan Eropa.

Negara kita juga sedang berproses bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi negara-negara maju. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan bisa memperkuat posisi ekonomi RI di kancah global. “Presiden mengapresiasi upaya ini untuk memperluas pasar dan mem­perkuat ekonomi nasional,” ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (ketiga kiri) bersama Kepala Biro Komunikasi Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto (kiri); Direktur Utama/CEO Rakyat Merdeka (RM) Group, Kiki Iswara (ketiga kanan); Direktur Pemberitaan, Ratna Susilowati (kedua kiri); Pemimpin Redaksi RM.id, Firsty Hestyarini (kedua kanan) dan Editor, Bambang Trismawan saat wawancara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (Foto: Firsty Hestyarini/RM.id)

Baca juga : Tes Calon Dubes, DPR Nggak Neko-neko

Dalam wawancara ini, Airlangga didampingi Kepala Biro Komunikasi Kemenko Per­ekonomian Haryo Limanseto. Sementara dari Rakyat Merdeka hadir Direktur Utama/CEO RM Group Kiki Iswara, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Pemimpin Redaksi RM.id Firsty Hestyarini, dan Editor Bambang Trismawan. Berikut kutipan selengkapnya.

Pemerintah belum lama ini mengeluarkan paket aturan deregulasi impor tahap per­tama. Bagian mana saja sih yang diatur?

Yang disederhanakan itu se­benarnya impor bahan baku untuk industri yang tidak perlu persyaratan teknis (pertek) yang rumit. Misalnya bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti food tray. Deregulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan masalah per­izinan terhadap 482 jenis barang dari 10 komoditas.

Deregulasi kebijakan impor merupakan tahap pertama sesuai arahan Presiden untuk menyikapi persaingan perda­gangan di tingkat global. Deregulasi ini juga sejalan dengan perundingan bersama Amerika Serikat dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehen­sif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Baca juga : Mansur: Kami Harap Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota

Tahap pertama ada 10 ko­moditas? Bisa diceritakan?

Iya, paling besar itu produk kehutanan. Kita berharap dengan deregulasi ini, industri bisa impor bahan baku kayu untuk furniture. Karena kan traceability (ketelusuran) itu penting. Misal, kalau kita impor kayu dari Amerika, kita olah jadi furniture di sini, lalu kita ekspor ke Amerika, kita bisa dapat preferensi. Daripada kita diserang soal traceability. Kayu kita dibilang hasil menebang hutan ilegal. Kalau kita relaksasi impor, kan mereka juga nggak bisa serang kita. Malah kalau mereka mau jual kayu ke kita juga oke.

Jadi kita bukan hanya jual bahan mentah?

Betul. Kita olah di sini, hilirisasi di sini. Selama ini mereka bilang Indonesia nggak mau terima kayu dari luar, cuma pakai kayu dalam negeri. Makanya mereka serang kita. Kalau kita buka impor, mereka nggak bisa bilang itu lagi. Kita juga sudah punya SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Jadi kalau mau jual ke kita, silakan. Kita kasih relaksasi.

Baca juga : Sepekan Di Pevek, Suhu Dingin Dan Tak Ada Malam

Selain kayu, apa lagi yang jadi prioritas?

Ada juga bahan baku untuk pupuk bersubsidi, seperti potas, dan fosfat. Dan bahan baku plastik. Juga ada bahan kimia tertentu seperti propylene itu nggak perlu dipersulit. Kan sudah ada tarif, jadi nggak usah double. Tarif iya, perteknya juga iya. Kan nggak perlu seperti itu.

Untuk mutiara kenapa ikut direlaksasi?

Iya, kita produsen mutiara, tapi kita nggak perlu stop atau persulit impor. Nggak ada man­faatnya juga. Jadi untuk komo­ditas ini nggak ada non-tariff barrier.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.