Zulkifli Hasan: Bukan Untuk Bagi-bagi Uang, Tapi Berdayakan Rakyat

 Sebelumnya 
Bagaimana potensi keuntungannya?

Contohnya, dari LPG saja, 1 tabung bisa untung Rp 3.000. Kalau di desa ada 5.000 KK (Kepala Keluarga), omzet bisa sampai Rp 30 juta per bulan. Dari sembako, seperti minyak goreng 'Minyak Kita", bisa untung Rp 1.000 per botol. Pupuk juga pasti dibutuhkan petani sepanjang waktu.

Apakah program ini disertai bantuan dana langsung?

Tidak. Tidak ada uang dibagikan. Semua pembiayaan melalui plafon pinjaman, bukan hibah. Untuk koperasi besar, bisa dapat pinjaman sampai Rp 3 miliar. Tapi prosesnya ketat, dan pencairan langsung ke supplier, bukan ke koperasi. Fungsi verifikasi tetap di bank.

Sebenarnya, bantuan langsung atau subsidi itu tidak masalah, asalkan untuk membuat rakyat produktif. Itulah yang kami maksud dengan pemberdayaan. Jangan sampai jadi pola sedekah. Misalnya, Pemerintah beli gabah Rp 4.000, lalu menambahi Rp 200 ribu ke petani sebagai kompensasi/sedekah. Itu bukan pemberdayaan.

Baca juga : Budi Arie Setiadi: Pembangunan Lebih Merata, Desa Makin Kreatif Dan Mandiri

Kalau ada bantuan alat dari Pemerintah, jangan diberikan ke kelompok-kelompok begitu saja. Kita akan serahkan ke Kopdes. Kopdes bisa menyewakan alat-alat tersebut. Begitu juga dengan pendataan dan pengelolaan usaha yang konkret dan menguntungkan.

Kami pikirkan betul, agar koperasi ini punya unit usaha yang jelas dan sustain. Di luar itu, tentu bisa menyesuaikan dengan potensi lokal. Misalnya, di daerah batik, ya koperasi bisa mengelola batik. Kalau daerahnya cocok untuk penggemukan sapi, ikan lele, atau desa wisata. Silakan saja. Tapi untuk tahap awal, kami fokus pada model yang bisa langsung jalan.

Bagaimana dukungan sumber daya manusianya?

Tiap Kopdes/Kel Merah Putih akan didampingi dua ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan yang digaji negara. Mereka yang akan mengelola koperasi secara profesional.

Presiden sebenarnya minta tiga orang pengelola. Tapi menurut saya, dua orang saja cukup. Kalau dua berati 160 ribu orang. Kepala desa tetap terlibat, sebagai Ketua Dewan Pengawas. Karena setiap pembentukan Kopdes dilakukan melalui Musyawarah Koperasi Desa Khusus.

Baca juga : Kejari Jakpus 2 Kali Periksa Eks Menkominfo Johnny Plate

Bagaimana dengan tempat usahanya. Apakah itu artinya Kopdes harus punya gedung baru?

Presiden memerintahkan agar setiap Kopdes punya gedung koperasi. Tapi kita cari cara cerdas. Jadi tidak perlu bangun baru. Banyak bangunan kosong di desa seperti SD, kantor pos, atau balai desa yang bisa digunakan. Cukup dicat ulang dan diberi branding. Ini efisien dan cepat. Saya misalnya pernah berkunjung ke Desa Hambalang. Di sana ada gedung kepala desa bagus. Ruangannya bisa diatur untuk warung, jual gas LPG dan lainnya. Tinggal dicat ulang, Rp15 juta saya kira cukup. Tidak perlu bangun gedung baru.

Bagaimana cara menjamin program ini berjalan dan siapa yang akan mengawasi?

Kami bentuk Satgas Koperasi dari pusat hingga kabupaten. Saya minta waktu 3 tahun untuk membina. Kalau sudah mapan, bisa dilepas. Satgas akan bantu jika ada kendala seperti keterbatasan tabung gas atau izin usaha.

Misalnya, satu Kopdes cuma dapat 100 tabung gas melon, padahal warganya butuh 1.000. Kalau tidak dibantu, bisa frustrasi. Maka Satgas turun tangan. Bupati, aparat daerah, semua harus membantu. Kita dekati sumber daya lokal. Ini cara yang benar. Susah sedikit tidak apa-apa, asal berhasil.

Baca juga : Pimpinan LPS Diharap Bisa Jaga Integritas

Apakah ada pengawasan dan mitigasi risiko untuk pinjaman koperasi?

Ya. Semua pinjaman menggunakan prinsip kehati-hatian. Jika ada kesalahan atau kelalaian, desa tetap bertanggung jawab dengan dana desa. Tidak ada dana hibah cair langsung.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.