Menkeu Jualan Surat Utang Syariah Ke Negara Luar

RM.id  Rakyat Merdeka - Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang digagas Jokowi, mulai dipasarkan ke negara luar. Saat ini, sudah ada investor dari beberapa negara yang tertarik. Yaitu, Inggris, Hong Kong dan Dubai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, minggu depan, ia akan mengadakan roadshow untuk menawarkan SBSN Global. SBSN adalah bentuk lain dari utang melalui penerbitan surat berharga.

“Investor dari beberapa negara sudah ada yang tertarik SBSN. Yaitu Inggris, Hong Kong dan Dubai. Ini bukan karena Sri Mulyani, tapi karena Indonesia, dikelola dengan baik,” ujar Sri dalam acara rapat kerja nasional Kementerian Agama.

Baca juga : Petani Ngambek, Teriak Tolong Didengarkan Ya!!

Selain itu, Menkeu juga meminta bantuan kepada para pejabat Kementerian Agama maupun rektor dan pengurus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk menjelaskan masalah utang kepada masyarakat luas. “Saya boleh minta bantuan dong, kan anggaran Kementerian Agama banyak lho,”canda Sri.

Dijelaskan, pada dasarnya, sudah banyak kampus IAIN yang dibangun dengan berbagai instrumen yang disediakan negara, salah satunya yaitu lewat SBSN. “SBSN adalah bentuk lain dari utang melalui penerbitan surat berharga. Jadi bantu dong bahwa semua instrumen utang itu bukan sesuatu yang najis,” ujarnya.

Tak hanya IAIN, kata Menkeu, beberapa asrama haji dan Kantor Urusan Agama (KUA) dibangun lewat SBSN ini. Pada Juli 2018, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 54 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang dibangun menggunakan SBSN ini. Totalnya mencapai Rp 3,53 triliun.

Baca juga : Kemenkeu Jelaskan Pake Analogi Pabrik & Omset

Seperti diketahui, persoalan utang menjadi sorotan publik di tahun politik ini. Berdasarkan data APBN, per Januari 2019, utang pemerintah pusat hingga Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Walau demikian, kata Menkeu, pemerintah telah mengelola utang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Menurut Sri, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 30 persen juga tidaklah tinggi dibandingkan negara lain.

“Semua dibahas dan dikelola secara transparan. Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan,” kata Sri. Menurutnya, melalui SBSN inilah, pemerintah bisa mengelola utang dengan akuntabilitas yang baik dan bermanfaat. [QAR/NET]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.