Bukan Karena China, Tapi Urusan Dompet

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebuah video yang disebut-sebut demo pekerja lokal di Morowali, Sulawesi Tengah menolak pekerja asal China, viral. Namun, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri buru-buru membantahnya. Menurut dia, demo itu menuntut kenaikan upah. Bukan karena urusan China. Tapi urusan dompet.

Video berdurasi 2 menit 5 detik itu beredar di berbagai media sosial. Mulai dari Facebook hingga Youtube. Judul serta narasi dalam video itu menyebut, orang-orang yang berdemo adalah pekerja lokal. Mereka menolak dominasi pekerja asing asal negeri tirai bambu.

Hanif menjelaskan demo sebenarnya dalam video itu. Kata dia, video itu adalah aksi mogok kerja ribuan buruh di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (24/1).

Baca juga : Program Sertifikasi Konstruksi Digenjot

Aksi mogok kerja itu, kata Hanif, tak berkaitan dengan penolakan tenaga kerja asing (TKA) dari China. Melainkan, terkait upah minimum sektoral (UMSK) di Morowali.

"Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China. Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait upah minimum sektoral (UMSK) kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana," ujar Hanif melalui video yang disebarkan lewat akun Twitter pribadinya @hanifdhakiri, Jumat (25/1).

Dia pun meminta masyarakat tak begitu saja mempercayai kabar itu. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarkannya. "Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba," kata Hanif.

Baca juga : Saya Anti-Islam? Tak Masuk Akal

Hal itu kembali dikonfirmasi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia memastikan demonstrasi itu tidak terkait penolakan TKA asal China. "Jangan termakan berita hoaks," tegasnya, Jumat (25/1).

Yang benar, ribuan buruh itu menggelar aksi mogok untuk mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan menaikkan UMSK tahun 2019 sebesar 20 persen. Namun, perusahaan, serikat buruh dan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali gagal mencapai kesepakatan atas tuntutan kenaikan UMSK itu.

Aksi mogok itu sempat membuat jalan Trans Sulawesi kawasan IMIP macet, dan Jalan Utama perusahaan diblokir massa. Moeldoko mengatakan, tuntutan para pekerja tengah dibahas secara tripartit. Pertemuan perwakilan pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah sedang memformulasikan berapa kenaikan yang pas bagi pekerja.

Baca juga : Sinergi BUMN Gratiskan Pasang Listrik Untuk 11.000 RT Tak Mampu Di Bekasi

Kenaikan upah disebutnya harus sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia berharap selama proses perundingan, tidak ada aksi intimidasi. Sehingga, semua pihak bisa berpikir dan merumuskan secara jernih. "Sebaiknya kita semua saling bersabar menunggu hasil perundingan," tegas Moeldoko.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, Umar Rasyid menyatakan, sudah meminta buruh agar tidak mengintimidasi manajemen perusahaan dalam proses pembahasan UMSK. Dia menganggap aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja merupakan bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sementara polisi menyatakan saat ini situasi di kawasan IMIP sudah terkendali. "Situasi sudah terkendali, normal," kata Plt. Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono, Jumst (25/1).

Dia pun meminta masyarakat tak terpancing dengan isu-isu di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.