Kemenkeu Jelaskan Pake Analogi Pabrik & Omset

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersengat dengan ramenya kembali isu utang negara. Lembaga itu memberikan pemahaman tentang masalah itu dengan analogi perusahaan membeli pabrik baru. Isu utang rame lagi setelah calon wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno beberapa kali menyinggung soal membengkaknya utang Indonesia. Yang menjadi perhatian, lewat akun Twitternya, Sandiaga menyebutkan setiap bayi yang baru lahir terbebani utang Rp 13 juta.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti memastikan, berutang merupakan hal yang lumrah dilakukan sebuah negara. “Utang hal yang wajar. Utang dalam suatu negara bukanlah hal yang tabu,” kata Nufransa dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Nufransa menuturkan, utang akan memberikan hasil yang produktif dan dapat menambah penghasilan sepanjang digunakan untuk hal yang bisa meningkatkan kapasitas. Dia memberikan contoh dengan menggunakan analogi sebuah perusahaan yang memiliki pabrik.

Menurutnya, perusahaan yang berutang untuk membeli mesin, tanah dan bangunan untuk menambah pabrik baru, merupakan sesuatu yang bisa memberikan nilai positif. Karena, berkat utang itu akan meningkatkan kapasitas produksi yang akan menambah pendapatan pabrik. Beban utang pada sebuah perusahaan tidak bisa dihitung dari berapa jumlah pegawainya tapi dilihat dari pendapatan operasionalnya. “Hampir seluruh negara di dunia memiliki utang dengan jumlah yang berbeda pada setiap negara, tergantung ukuran ekonominya, bukan dilihat dari jumlah penduduknya,” katanya.

Baca juga : Perusahaan Perakit iPhone Mau Bangun Pabrik Di Batam

Dia memaparkan, ada beberapa yang harus diketahui terkait utang. Antara lain, pertama, jika penghitungan utang per kapita tidak ada hubungan dengan kemampuan membayar utang. Kemampuan membayar utang dilihat dari penghasilan, dimana dalam suatu negara dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB). “Dengan analogi yang sama, ketika kita meminjam uang di bank, tidak akan ditanya berapa jumlah anak kita tapi berapa penghasilan yang diperoleh,” jelasnya.

Kedua, penghitungan utang per kapita juga tidak ada hubungan dengan utang per manusia Indonesia yang baru lahir. Bukan kewajiban penduduk untuk membayar utang tersebut. Ini merupakan kewajiban pemerintah dan tidak dikelola oleh masing-masing penduduk Indonesia.

Ketiga, hal yang menjadi indikator penting dan digunakan secara luas oleh setiap negara dalam mengukur tingkat keamanan berutang dan pengambilan kebijakan adalah rasio utang per PDB. Rasio ini membandingkan jumlah utang yang dimiliki Pemerintah dengan size perekonomian suatu negara.

Baca juga : Kementerian BUMN Permak Pabrik Gula

Keempat, rasio utang per PDB menunjukkan indikasi kemampuan membayar dari suatu negara atas utang yang dimiliki. Rasio ini menjadi salah satu indikator yang harus dipatuhi Pemerintah dan diatur dalam Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dan, kelima, berdasarkan data Kemenkeu pada akhir November 2018, utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 4.396 triliun. Sementara, rasio utang per PDB tercatat sebesar 29,9 persen. “Masih jauh di bawah 60 persen sebagaimana ketentuan UU No 17 tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa utang Indonesia aman dan mampu dibayar kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Asia Development Bank (ADB) Institute Eric Sugandi mengingatkan pemerintah untuk tetap berhatihati walau utang bukanlah sesuatu yang tabu. “Suku bunga utang secara nominal diperkirakan akan terus naik. Untuk itu, pemerintah akan lebih baik memperlambat penambahan utang baru,” pintanya.  [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.