Saya Anti-Islam? Tak Masuk Akal

RM.id  Rakyat Merdeka - Jokowi mengakhiri hari kerjanya kemarin, Jumat (25/1), dengan blusukan ke sejumlah titik di Tangerang, Banten dan Bekasi. Beragam acaranya. Menemui ulama, bagi-bagi sertifikat, dan meninjau sambungan listrik gratis.

Pagi-pagi, Jokowi meluncur ke Tangerang Selatan untuk bersilaturahmi dengan ulama Quraish Shihab di Pesantren Pasca Tahfidz Bayt Al-Quran, Pamulang. Jokowi yang didampingi Ibu Iriana, tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang, berpeci hitam. Sementara Ibu Iriana, mengenakan pakaian putih dengan kerudung senada. Keduanya disambut Quraish Shihab beserta istri, Fatmawati Assegaf, dan keluarga.

Jokowi kemudian berbincang selama kurang lebih setengah jam. Ikut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Selepas pertemuan, Quraish Shihab mengaku bersyukur Jokowi menyambut berbagai sarannya. :Dunia sekarang membutuhkan moderasi, bukan kekerasan," jelasnya. Dari sana, Jokowi kemudian geser ke Masjid Al-Barkah di Kota Bekasi, untuk menunaikan shalat Jumat.

Baca juga : Jokowi: Banyak Yang Ngira Saya & Anies Ada Masalah

Dalam kunjungan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil ikut hadir. Usai Jumatan, Jokowi membagikan 204 sertifikat tanah wakaf untuk masjid maupun mushala, di berbagai daerah di Indonesia.

Seusai membagikan sertifikat, Jokowi menyapa dan memberikan sambutan. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan tiga isu yang menerpa dirinya. Yaitu isu PKI, anti-islam dan ulama, serta antek asing.

"Mumpung bertemu, saya ingin sampaikan dan luruskan isu-isu yang menimpa saya. Saya diam, tapi lama-lama ini di luar batas. Saya geleng-geleng, 9 juta orang lebih percaya lagi," kata Jokowi kepada para jamaah.

Klarifikasi yang disampaikan Jokowi, kurang lebih sama dengan yang disampaikan sebelum-sebelumnya di sejumlah tempat. "Saya lahir tahun 1961, PKI bubar tahun 1965-1966. Berarti umur saya balita. Mana ada PKI balita," ujar Jokowi.

Baca juga : Mahathir: Masih Suka Balapan?

Begitu juga isu anti ulama dan Islam. Menurut Jokowi, tak mungkin dia anti-ulama dan anti-Islam. Karena ia sendiri yang menandatangani Perpres Hari Santri. "Itu bentuk saya peduli terhadap santri dan ulama, akan perjuangannya yang ikut andil besar dalam merebut kemerdekaan di negeri ini. Setiap minggu, saya sering ke pondok pesantrren bertemu ulama. Kok dibilang anti Ulama dan anti-Islam," tuturnya.

Jokowi juga heran atas tuduhan atau isu yang menyebut dirinya antek asing. Sebab, Blok Mahakam, Blok Rokan dan Freeport sudah dikuasai pemerintah. "Terakhir kita kuasai saham mayoritas Freeport 51 persen. Itu patut kita syukuri dan lakukan semua itu tidak mudah. Kalau mudah sudah dari dulu," tutupnya.

Jokowi tampaknya harus makin rajin menepis tuduhan-tuduhan itu. Pasalnya di dunia maya, tuduhan masih berseliweran dan terus muncul. Terakhir, pembatalan pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir, dijadikan peluru untuk menyerangnya.

Di dunia maya, muncul tagar #batalsayangUlama dan #JKWBatalCintaUlama. Tagar ini bertebaran di lini masa Twitter dan sempat jadi trending topic. Puncaknya terjadi pada Selasa (22/1) lalu. Dalam sehari, tagar ini dicuitkan sebanyak 7.500 kali. Salah satu akun yang mempopulerkan tagar ini antara lain @rajaPurwa.

Baca juga : Mahfud MD: Bukan Alumni Dan Tak Pernah Diundang

Isi tagar antara lain berupa sindiran kepada Jokowi dan jajarannya. Saat Yusril Ihza Mahendra muncul membawa kabar Jokowi akan membebaskan Baasyir, di jagat maya muncul tagar #JokowiCintaUlama.

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu ikut mengritik. Kata dia, saat Baasyir dinyatakan akan dibebaskan, keluar pujian bahwa Jokowi hormati ulama. Kemudian saat pembebasan dibatalkan, keluar pujian Jokowi taat hukum. "Orang waras tidak akan memuji dua hal yang bertolak belakang," cuitnya di akun @saiddidu.

Karena itu menurut dia, setiap membuat kebijakan, satu janji harus memenuhi 5 kriteria. Yaitu secara hukum harus legal, aspek ekonomi berikan manfaat, dari segi birokrasi bisa dikerjakan, secara politik dapat diterima, dan juga penting dari sisi aspek sosial rasional. "Karena itulah kenapa setiap kebijakan rawan dikritik," ungkapnya.

Menurut dia, setiap kebijakan publik harus siap dikritik karena semua kebijakan publik tidak mungkin memuaskan semua orang. "Maka, setiap pengambil kebijkan publik harus siap menjelaskan alasan yang rasional kenapa kebijakan tersebut yang dipilih - bukan menyalahkan yang melakukan kritik," pungkasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.