Pemerintah Kebut Divestasi Freeport Jadi 63 Persen Usai Tarif RI-AS

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia mempercepat proses divestasi tambahan saham PT Freeport Indonesia guna meningkatkan kepemilikan nasional menjadi 63 persen. Hal ini seiring penguatan kerja sama ekonomi melalui perjanjian tarif Indonesia–Amerika Serikat (AS).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan tembaga dan emas.

“Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035. Saat ini produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50–60 ton emas,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Washington, D.C., Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Ia menjelaskan negosiasi perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia telah berlangsung intensif selama dua tahun terakhir antara Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport-McMoRan.

Baca juga : Pemerintah Beri Diskon Tiket Kapal PELNI 30 Persen, Cek Tanggal Dan Syaratnya

Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Dalam skema perpanjangan izin operasi, pemerintah akan memperoleh tambahan divestasi 12 persen tanpa biaya akuisisi.

“Sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada 2041. Sebagian saham tersebut juga akan dialokasikan kepada pemerintah daerah Papua,” katanya.

Menurut Bahlil, dengan proyeksi produksi dan kontribusi terhadap penerimaan negara, keberlanjutan operasional tambang di Timika, Papua, menjadi prioritas strategis nasional.

Hilirisasi Dan Mineral Kritis

Selain divestasi saham Freeport, pemerintah juga menegaskan komitmen dalam pengembangan mineral kritis seperti nikel dan logam tanah jarang. Bahlil menyebut Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam kerja sama ekonomi dan investasi.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Reaktivasi Peserta PBI BPJS Kesehatan

“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis,” tegasnya.

Ia menambahkan, praktik hilirisasi telah berjalan bahkan sebelum perjanjian tarif terbaru disepakati. Salah satu contohnya adalah pembangunan fasilitas smelter tembaga oleh Freeport dengan nilai investasi hampir 4 miliar dolar AS, yang menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia.

Pemerintah, lanjutnya, akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang berminat menanamkan modal di sektor mineral kritis, dengan tetap mengacu pada regulasi nasional dan kepentingan strategis negara.

Bahlil menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti membuka kembali ekspor bahan mentah. Pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Baca juga : Pemerintah Terbuka Kaji Harmonisasi PP 28/2024 dan Aturan Turunannya

“Bukan membuka ekspor barang mentah. Setelah dilakukan pemurnian di dalam negeri, barulah hasilnya dapat diekspor,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.