Wapres Ma`ruf: Kebijakan Pemerintah Itu Diarahkan Untuk Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, kebijakan pemerintah menerapkan rapid test alias tes cepat virus corona diarahkan untuk masyarakat. Ma'ruf menyatakan hal itu ketika menanggapi rencana rapid test anggota DPR dan keluarganya.

"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang diarahkan kepada masyarakat," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/3).

Pemerintah, kata Ma'ruf, menyalurkan alat kesehatan secara langsung ke pemerintah provinsi. Terutama, provinsi yang berpotensi terjangkit luas virus yang awalnya terdeteksi di Wuhan, China itu.

Baca juga : HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

"Karena itu maka alat-alat kesehatan yang ada dari Pemerintah itu disalurkan melalui provinsi, kabupaten-kota terutama kepada daerah-daerah yang diduga ada potensi terjangkit yang lebih luas. Jadi saya kira kalau Pemerintah arahnya seperti itu, kebijakannya," tutur Ma'ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyatakan, rapid test diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya, serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Tadi pagi saya telah perintahkan kepada Menkes untuk rapid test, yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," ujar Jokowi, Selasa (24/3).

Baca juga : DPD Apresiasi Langkah Pemerintah Jaga Konsumsi Masyarakat

Rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya diungkapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (23/3) lalu.

Anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 orang. Indra mengatakan rapid test rencananya akan dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3), di kompleks rumah dinas DPR RI di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," ungkap Indra.

Baca juga : Anggota Dewan Harus Bantu Masker dan Cairan Antiseptik Untuk Rakyat

Rencana DPR ini menuai kritik dari masyarakat dan pengamat politik. Sejumlah pengamat politik menilai standar moral DPR sangat rendah bila tetap memaksakan rencana ini. Soalnya, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test ketimbang anggota dewan. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.