Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

HNW Tolak Rapid Test bagi Anggota DPR, Minta Dialihkan untuk Rakyat

Selasa, 24 Maret 2020 13:55 WIB
Hidayat Nur Wahid (Foto: Humas MPR)
Hidayat Nur Wahid (Foto: Humas MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dengan tegas menolak rencana tes massal Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya. Ia mendorong tes massal dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan, maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah virus ini. 

“Batalkan rencana Rapid Test Covid-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya. Ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan, terutama tenaga medis,” ucap politisi yang akrab disapa HNW ini, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Baca juga : Anggota DPR Ini Setuju Tes Corona Diprioritaskan Untuk Rakyat

Hidayat justru mendorong DPR fokus mendukung dan mengawal rencana realokasi anggaran yang telah ditekan Presiden Jokowi dalam Inpres Nomor 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ia mendorong DPR bersama Pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar Covid-19, sebagaimana dimintakan Dirut BPJS.

Hidayat mengingatkan, Covid-19 ini telah menjadi “teror”, dan mungkin berlangsung lama. Oleh karena itu, ia meminta DPR untuk mendorong Pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini sesuai UU Nomor 20/2019 tentang APBN 2020, bahwa revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. 

Baca juga : Mau Rapid Test, Harusnya DPR Dahulukan Rakyat

Anggota Komisi VIII DPR ini mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak Covid-19. “DPR perlu dorong Pemerintah ajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara Rp 2.500 triliun tahun ini fokus untuk keselamatan rakyat dari Covid-19 dan masalah-masalah terkait,” tegasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.