Buka MPLS PJJ, Wamen Fajar Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq membuka secara nasional Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu langkah pemerintah mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan mudah diakses.

Fajar mengatakan, penguatan PJJ merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan program Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua serta mempercepat Wajib Belajar 13 Tahun.

"PJJ adalah jembatan emas bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan agar tetap memperoleh pendidikan bermutu. Tempat dan cara belajarnya boleh berbeda, tetapi hak, mutu layanan, dan kesempatan mereka untuk berhasil harus tetap sama," ujar Fajar saat membuka MPLS PJJ secara nasional, Senin (3/8/2026).

Menurut Fajar, penguatan PJJ juga menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Ia menegaskan, penanganan ATS tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas.

Berdasarkan laporan panitia, sebanyak 870 calon peserta didik telah lolos verifikasi untuk mengikuti PJJ. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, seperti anak putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, harus bekerja, tinggal jauh dari sekolah, memiliki keterbatasan mobilitas, maupun menghadapi kondisi khusus lainnya.

Baca juga : Raih Public Leadership Award, Wamen Fajar Ajak Alumni Untuk Mengabdi

"Keputusan anak-anak untuk kembali belajar harus kita sambut dengan layanan dan pendampingan terbaik. Keberhasilan PJJ tidak cukup diukur dari jumlah anak yang mendaftar, tetapi dari berapa banyak yang bertahan, lulus, kemudian melanjutkan pendidikan atau bekerja," kata Fajar.

Pelaksanaan MPLS PJJ mendapat dukungan pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengikuti kegiatan secara daring, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana hadir langsung.

Sherly mengatakan PJJ membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak di Maluku Utara yang tersebar di sekitar 800 pulau.

"Pendidikan bukan hanya tentang gedung sekolah. Yang terpenting setelah MPLS adalah anak-anak tetap belajar dan memperoleh ilmu serta keterampilan agar dapat melanjutkan kuliah atau bekerja," ujarnya.

Sementara itu, Emil Dardak menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan gugus tugas dan koordinasi lintas sektor untuk menjaring calon peserta didik. Informasi mengenai PJJ juga disebarluaskan melalui berbagai media agar menjangkau lebih banyak anak.

Baca juga : Raih Public Leadership Award, Wamen Fajar: Ilmu Harus Bermuara pada Pengabdian

"MPLS ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan," katanya.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan sekolah-sekolah di daerahnya menjadi sekolah induk maupun sekolah mitra PJJ. Pemerintah daerah juga melibatkan lurah, wali nagari, tokoh masyarakat, hingga kreator konten untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menilai PJJ menjadi alternatif penting bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan akses pendidikan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.

Kemendikdasmen mencatat, hingga Juni 2026 terdapat sekitar 1,16 juta Anak Tidak Sekolah berusia 16-18 tahun. Saat ini, layanan PJJ didukung oleh 132 satuan pendidikan yang terdiri atas 33 sekolah induk dan 99 sekolah mitra.

Penanganan ATS dilakukan melalui strategi 5P, yakni pendataan, penjangkauan, penjaringan, pendampingan, dan penuntasan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat penyelenggaraan PJJ.

Baca juga : Mansur: Harusnya Bukan Sekadar Imbauan, Tapi Larangan

Fajar menegaskan, percepatan penanganan ATS membutuhkan perubahan cara negara dalam memberikan layanan pendidikan.

"PJJ menunjukkan bahwa negara bukan hanya hadir, tetapi juga menjemput bola. Melalui kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, kita ingin menjangkau anak-anak yang selama ini berada di luar layanan pendidikan dan mengembalikan mereka kepada pendidikan, harapan, dan cita-citanya," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.