Pulihkan Ekonomi, Menko Airlangga Geber Penyaluran KUR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memitigasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan fiskal dalam APBN 2020, pemberdayaan UMKM, hingga program kemitraan umat.

Salah satu program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi dari program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil. 

“Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015-30 April 2020 sebesar Rp 534,07 triliun dengan outstanding sebesar Rp 172,5 triliun, jumlah debitur sebanyak 20,3 juta orang, dan Non Performing Loan (NPL) rendah sebesar 1,24 persen,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara Webinar Rakyat Merdeka Insight: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Pasca-Covid19, Rabu (17/6) malam.

Baca juga : Airlangga: Libur Gak Libur, Tetep Gaspol!

Sedangkan penyaluran KUR tahun 2020, lanjut Airlangga, sampai dengan 30 April 2020 sudah mencapai Rp 61,09 triliun atau 32,15 persen dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, dengan outstanding sebesar Rp 57,7 triliun, dan jumlah debitur sebanyak 1,7 juta orang. “Berdasarkan provinsi, penyaluran KUR terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,” kata Airlangga.

Mengenai pembiayaan usaha Ultra Mikro dan Kecil, ada program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang ditujukan untuk kelompok wanita. Pembiayaan Mekaar meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 17,5 triliun pada 2019 dan diberikan untuk 6 juta nasabah. Sementara dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk program Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp 3 triliun di 2019 dan terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Tingkatkan Koordinasi

Baca juga : Jaga Perekonomian, Menko Airlangga Sampai Tak Bisa Tidur Nyenyak

Peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mengembangkan UMKM juga dilakukan dengan mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan UMKM. Usaha mikro dan kecil yang unbankable dibina dan dikembangkan dengan Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Jika sudah naik kelas dengan program Mekaar atau Bank Wakaf Mikro (BWM) atau Ultra Mikro (UMi) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selanjutnya, jika naik kelas lagi dengan KUR dan terakhir pembiayaan dengan kredit komersial.

“Sehingga Pemerintah bisa melakukan tracking pengusaha-pengusaha UMKM dan setiap prosesnya bisa disiapkan fasilitas kredit,” terang Airlangga. 

Baca juga : Pakai Masker, Pramugari Garuda Diprotes Keras Penumpang

Hasil survei pun menunjukkan peningkatan yang stabil dalam tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Sejak pembentukan Strategi Nasional untuk Inklusi Keuangan (SNKI) pada tahun 2016, Indonesia telah melakukan upaya dan kemajuan yang signifikan dalam mempercepat inklusi keuangan. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.