New Normal, Kemenhub Hidupkan Lagi Transportasi Ibu Kota Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap mendorong pengembangan transportasi Ibu Kota Negara (IKN) baru pada Rencana Kerja dan Anggaran 2021. Padahal, sampai saat ini secara legal belum ada dasar hukum pemindahan ibu kota.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku, tetap memasukan rencana pengembangan transportasi perkotaan di wilayah IKN walaupun belum ada landasan hukum IKN dipindahkan ke wilayah dekat Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"IKN secara legal belum ada dasar hukumnya, tetapi sebagai Kementerian/Lembaga kami harus mempersiapkan. Hanya, terbatas untuk perencanaan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR secara virtual, Selasa (23/06).

Baca juga : NUVO Family Hadirkan Inovasi Hand Sanitizer Baru

Namun, BKS-sapaan akrab Budi Karya memastikan Kemenhub akan terus melakukan persiapan. Namun, ia menekankan persiapan tersebut sebatas perencanaan-perencanaan desain.

Dalam pemaparannya dalam rapat, mantan Dirut Angkasa Pura ll ini menilai, salah satu rencana kerja pada 2021 menyiapkan transportasi perkotaan di IKN.

Kemenhub mengembangkan,  konektivitas IKN di Kalimantan Timur, dicanangkan dengan kualifikasi sebagai kota inovatif, smart, dan berkelanjutan. Adapun, transportasi umum akan difokuskan untuk kategori ramah lingkungan.

Baca juga : KPK Endus Mafia Tanah Incar Lahan Ibu Kota Baru

Estimasi biaya pembangunan konektivitas darat secara total mencapai Rp9,6 triliun khusus untuk pengembangan angkutan umum darat.

Total dana tersebut, digunakan pembangunan BRT sepanjang 112 kilometer dengan estimasi biaya Rp7 triliun, pengembangan intellegent transportation system (ITS) dengan 500 persimpangan sebesar Rp700 miliar, pembangunan perlengkapan jalan 560 Km sebesar Rp840 miliar, fasilitas pendukung dan integrasi moda sembilan lokasi termasuk 1 terminal tipe A sebesar Rp225 miliar.

Kebutuhan lainnya untuk pengembangan transportasi sungai danau penyeberangan (SDP) yakni pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan sebesar Rp405 miliar, pembangunan bus air lima unit dan bus tanah air 10 unit sebesar Rp225 miliar, pembangunan kapal patroli sebanyak empat unit dan kapal multipurpose dua unit sebesar Rp52 miliar dan manajemen lalu lintas SDP sebesar Rp160 miliar. [KPJ] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.