Tito Warning Kepala Daerah Tak Salah Gunakan Bansos Untuk Pilkada

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta, kepala daerah yang akan maju kembali pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak menggunakan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan pencalonannya. 

“Dilarang keras Bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana. Yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” tegas Tito di Jakarta, Senin (13/7).

Baca juga : Ada Kepala Daerah Salahgunakan Anggaran Covid-19, Ketua KPK: Jangan Main-Main!

Menurutnya, bansos di saat pandemi tidak mungkin dihentikan. Pasalnya, bansos merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

“Sasaran Bansos itu kan menyangkut Fasilitas Kesehatan, penangananan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” jelasnya.

Baca juga : Jelang Pilkada, Kepala Daerah Jangan Poles Citra dengan Dana Penanganan Corona

Karena itu, dia membantah tudingan Pilkada hanya akan menguntungkan petahana saja. Sebab, Pilkada Serentak 2020 akan menjadi ajang untuk adu gagasan terhadap penanganan Covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya bagi calon kontestan.

Mendagri juga menambahkan, Pilkada di 270 daerah akan menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas yang mampu memimpin di saat krisis. “Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan, tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” kata Tito. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.