Penghitungan Suara Rawan Rusuh, TNI-Polri Diminta Siaga

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta TNI dan Polri ikut aktif mengamankan proses pemilu. Dua lembaga keamanan negara itu diminta siaga saat penghitungan suara.

"Karena yang paling rawan adalah penghitungan suara, dan diharapkan TNI dan Polri bisa melakukan deteksi dini,” kata Tjahjo pada cara Rakornas Kadiv Propam Polri dan Rakortek POM TNI-Polri se-Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Tjahjo, TNI, Polri, diminta ikut serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Menurutnya, dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 yang menjadi indikator kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

Baca juga : Gaet Wijaya Karya, AP I Garap Pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar

“Satu indikator suksesnya Pemilu adalah tingkat partisipasi, termasuk TNI dan Polri diharapkan melakukan sosialisasi agar masyarakat gunakan hak pilihnya secara demokratis dengan sistem apa pun,” jelasnya.

Bekas Sekjen PDIP itu menyebutkan, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2004 sebesar 84 persen, Pemilu 2009 sebesar 71 persen dan Pemilu 2014 sebesar 74 persen. “Semoga tingkat partisipasi Pemilu sekarang ini harus terus meningkat sesuai targetan penyelenggara pemilu sebesar 77,5 persen,” harapnya.

Peran Polri dan TNI dalam mensosialisasikan penggunaan hak pilih, menurut Tjahjo akan efektif karena mereka mengetahui kondisi di daerah masing- masing. TNI dan Polri bisa sosialisasikan penggunaan hak pilih secara demokratis dengan sistem apa pun. Mendagri pun memastikan netralitas TNI, Polri, dan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Baca juga : Firman Subagyo Dorong Pemerintah Libatkan Kementan

Menurutnya, netralitas mereka merupakan kunci sukses pemilihan umum. “Netralitas Polri, TNI, dan ASN dijamin karena stabilitas adalah kunci suksesnya Pemilu, nanti dari ASN Kemendagri, Polri, dan TNI juga lakukan pengamanan hingga tingkat TPS (tempat pemungutan suara),” tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Kemendagri telah menyiapkan strategi agar pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP-el dapat menyalurkan hak suaranya pada 17 April 2019. Pemilih pemula atau warga yang berusia 17 tahun pada 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 orang.

Hal ini terus di antisipasi Kemendagri dengan berbagai upaya salah satunya gerakan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah, kampus, maupun pesantren. “Termasuk pemilih pemula. Kami sudah dukung melalui jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah, supaya hak suara mereka tersalurkan dan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih,” ungkapnya.

Baca juga : Pemkab Lebak Dorong Ekonomi Kreatif

Tjahjo menjelaskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Kemendagri telah menyiapkan strategi agar pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP-el dapat menyalurkan hak suaranya pada 17 April 2019. Pemilih pemula atau warga yang berusia 17 tahun pada 1 Januari 2018 hingga 17 April 2019 sebanyak 5.035.887 orang.

Hal ini terus diantisipasi Kemendagri dengan berbagai upaya salah satunya gerakan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah, kampus, maupun pesantren. “Termasuk pemilih pemula. Kami sudah dukung melalui jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah, supaya hak suara mereka tersalurkan dan dalam rangka untuk meningkat- kan tingkat partisipasi pemilih,” ungkapnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.