Pemerintah Siapkan Rp 28,8 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah segera merilis program Bantuan Sosial (Bansos) Produktif bagi penguatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable).

Hal ini dinyatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki. Selain itu, ujarnya, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Masing-masing mendapat modal usaha Rp 2,4 juta.

Untuk itu, Teten berharap, kerjasama dengan seluruh Pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran. "Misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya. Yang pasti, belum terdata di dinas-dinas terkait," katanya, dalam acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, Kamis (6/8).

Baca juga : Pemerintah Suntik BPD Dana Rp 20 T

Setelah itu, mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan. Menurut Teten, pemerintah terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.

"Untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen itu harus cepat dan segera diselamatkan," imbuhnya.

Khusus untuk koperasi, Teten menyebut, koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Karena itu, pembiayaan untuk UMKM sebaiknya dikanalisasi melalui koperasi. "Bila pembiayaan melalui koperasi maka sudah termasuk pendampingan usaha dan pembinaan bagi UMKM," jelasnya.

Baca juga : Soal Data Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Jangan Alergi Buka Diri

Teten juga berharap, koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Di mana nantinya, koperasi yang langsung berhubungan dengan pasar. "Kita butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan. Kita akan terus memperkuat LPDB KUMKM untuk menopang koperasi tersebut," katanya.

Teten mendorong koperasi dan UMKM melakukan trasformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis adalah yang sudah terhubung dengan marketplace. "Dengan digitalisasi bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah", jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19. Di antaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

Baca juga : Menaker Ida Fauziyah Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN

"Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, dengan melibatkan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak lintas sektoral dan wilayah," ucapnya.

Hanya koperasi dan UMKM yang tangguh berinovasi dari bisnis konvensional ke digital yang mampu eksis di tengah pandemi Covid. "Kita sudah ada Market Hub Si Bakul Jogja. Para pelaku koperasi dan UMKM harus segera memahami literasi bisnis secara digital," ungkapnya.

Sultan menegaskan, para pelaku koperasi dan UMKM pernah merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa pada 2006 silam. "Kita bisa bangkit. Dan untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah," ucapnya. (DWI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.