Ketua MPR Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Jokowi  yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor alutsista. Seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktivitas produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Kamis (9/7).

Baca juga : Biaya Rapid Test, Deddy Sitorus Minta Pemerintah dan BUMN Sinergi

Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster, dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.

Mantan Ketua DPR ini mengungkapkan, Presiden Jokowi sangat memerhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR pada Rabu (8/7), Presiden Jokowi menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Berperan Aktif Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik

Di Kuartal I-2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.

"Di Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun," ungkap Bamsoet.

Baca juga : New Normal, Pemerintah Disarankan FokusTangani Kesehatan dan Ekonomi

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 123,46 triliun. Terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp 2,4 triliun untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp 1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.