Mendagri Warning, Tindak Tegas Pelanggar Penggunaan Anggaran Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, akan bersikap tegas terhadap daerah yang melakukan pelanggaran penggunaan anggaran.

Hal tersebut diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam pertemuan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki, saat membicarakan tentang sinergi menggerakkan UKM daerah di tengah pandemi Covid-19, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (12/08/2020).

“Kami akan turunkan tim, asistensi untuk melihat akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya tata kelola, ya kita perbaiki. Seandainya masalah pengambilan kebijakan yang tidak pas, mungkin kita akan berikan teguran. Kalau penyimpangan, apalagi penyalahgunaan keuangan, masih ada langkah memperbaiki mengembalikan mungkin. Tapi kalau seandainya kita anggap sudah masuk ke ranah pidana, kita harus proses secara hukum pidana,” tegasnya.

Baca juga : Semarang Siapkan Aturan Pelanggar Protokol Kesehatan

Kemudian, salah satu upaya Kemendagri mengontrol realisasi anggaran belanja nasional, ujar Tito, adalah melalui pelaksanaan video conference yang telah dilaksanakan dua hari yang lalu, bersama masing-masing kepala daerah.

“Kita bacakan semua dan memberikan apresiasi. Untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota yang di bawah nasional 47%, dan yang masih di atas 25% kita sebut kuning. Kalau yang hijau kuning, kuning kita minta mereka untuk mempercepat realisasi anggaran. Tapi banyak juga daerah yang dibawah 25%. Ini kami anggap merah. Salah satunya (Kabupaten) Gunung Kidul, itu 6%. Sehingga kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang di bawah 25% ini. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya. Hambatan mereka apa, sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” jelasnya.

Sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, masih menurut Tito, pihaknya bergerak cepat melakukan evaluasi realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah. Ini demi mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo dalam mendorong stabilitas ekonomi daerah.

Baca juga : MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

“Kemendagri adalah jembatan, yang memiliki instrumen sebagai pembina dan pengawas daerah. Karena itu, jembatan pusat dan daerah, meskipun dari pusat bisa langsung juga ke daerah, tapi mungkin jika ada hambatan-hambatan, kami siap menjembatani,” tuturnya.

Selain itu, lanjut mantan Kapolri itu, untuk mempercepat realisasi anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, pihaknya bersinergi menggerakan perekonomian di daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan berbagai programnya. Sehingga mencegah terjadinya resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh terjadi minus selama dua kuartal berturut-turut.

Hal ini diakui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki. “Kerja sama sinergi antara Kemendagri dan Kementerian Koperasi, kami menyambut sekali, menyambut baik inisiatif Pak Tito untuk sinergi di lapangan. Karena kami mengurusi 64 juta UMKM di berbagai daerah. Sementara kami tidak punya struktur di daerah. Ini akan sangat menolong. Ada banyak hal kita bahas. Selain program reguler, pemberdayaan UMKM, program PEN (pemulihan ekonomi nasional -red) dan juga saya kira database UMKM,” kata Teten. KPJ

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.