Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Mahfud: Pungli di Sentra Layanan Publik Berkurang
Sabtu, 29 Agustus 2020 16:16 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pungutan liar alias pungli pada sentra-sentra pelayanan publik sudah jauh berkurang dibandingkan di masa lampau. Sebab, saat ini sudah banyak kemudahan, terutama pada pelayanan publik administrasi umum, semisal pembuatan KTP elektronik, SIM, STNK, dan sebagainya.
Demikian ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), di Jakarta, Jumat (28/8). Kemudahan tersebut berkat perkembangan teknologi informasi digital. “Sekarang membuat KTP dapat secara online, mengurus SIM melalui pelayanan mobil keliling, mengambil uang melalui ATM dan mengirim uang melalui telepon seluler. Tidak perlu lagi antre berlama-lama seperti dahulu,” tutur Mahfud.
Menurut Mahfud, pungli liar biasanya terjadi spontan. Misalnya, dalam satu sentra pelayanan publik orang sudah mengantre untuk mendapatkan layanan. Kemudian, ada orang datang dan dilayani lebih dulu karena memberikan uang. “Ini namanya pungli. Kalau dilakukan dengan berembuk dulu, itu termasuk suap atau korupsi,” jelasnya.
Baca juga : KPK Bertepuk Sebelah Tangan
Pungli, sambungnya, biasa terjadi pada birokrasi yang lamban pada sentra-sentra pelayanan publik di berbagai institusi pemerintah. Karena itu, menurut Mahfud, Presiden Jokowi pada 2016 membentuk Satgas Saber Pungli untuk menertibkan birokrasi yang lamban dan menberantas pungutan liar di dalamnya.
Dalam setahun terakhir, Satgas Saber Pungli memfokuskan kegiatannya mengawal penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan karena di lapangan masih ada pungli pada penyalurannya. Mahfud mencontohkan, orang yang semestinya menerima bantuan Rp 500 ribu, namun yang didapat hanya Rp 300 ribu. Demikian pula bermacam-macam potongan bantuan untuk guru dan tenaga perawat kesehatan.
Mahfud mengingatkan, fokus perhatian tersebut tidak bersifat permanen. Sebab, saat ini Pemerintah juga berupaya menggerakkan kembali perekonomian. Upaya Pemerintah ini dilakukan di antaranya dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Mahfud meminta Saber Pungli mengawasi, jangan sampai kegiatan UKM dipungli. Mahfud juga meminta fokus pengawasan pada sentra layanan pendidikan.
Baca juga : Kejagung Ogah Serahkan Perkara Pinangki Ke KPK
Rakor Satgas Saber Pungli itu dihadiri Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Sekretaris Brigjen Pol Agung Makbul, dan kelompok ahli. Selain itu juga diikuti Satuan Tugas Kelompok Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi Satgas Saber Pungli
Kasatgas Saber Pungli Agung Budi memastikan akan menindaklanjuti arahan Mahfud dan masukan Kelompok Ahli. “Arahan dan masukan tersebut akan kami formulasikan dan implementasikan di lapangan,” katanya.
Sementara, Sekretaris Saber Pungli Agung Makbul menyatakan, akan mengintensifkan kegiatan tiga Kelompok Kerja Satgas Saber Punglii tersebut. Selain itu, pelayanan laporan masyarakat pada Satgas Saber Pungli juga akan lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya