Muhadjir Khawatir Terjadi Baby Boom Dan Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan program pencegahan stunting alias gizi buruk pada anak jalan terus meski di tengah pandemi Covid-19.

Sesuai target yang dipatok Presiden Jokowi, sampai tahun 2024 stunting harus berada di angka 14 persen.

Muhadjir menyebut, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67 persen pada 2019 atau turun sekitar 3,13 persen.

Muhadjir bilang, program tersebut bisa dibilang sukses kalau angka kasus stunting di bawah 680 ribu.

“Kalau kita lihat angka kelahiran sekitar 4,8 juta per tahun, berarti paling tidak per tahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian. Kalau angka stunting per tahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh presiden,” kata Muhadjir saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Virtual Mengukur Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan Di Tahun 2020 di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Jadi RS Khusus Covid-19, Tiga RSUD Hari Ini Terakhir Layani Pasien Umum

Menurut dia, perlu ada langkah-langkah strategis dan terobosan dengan cara-cara yang tidak biasa alias extraordinary. Upaya menurunkan angka stunting tidak boleh terhambat karena pandemi Covid-19.

Selain stunting, pemerintah juga mengantisipasi adanya baby boom alias ledakan angka kelahiran selama pandemi Covid-19. Muhadjir mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 ini ditemukan beberapa kasus seperti adanya pernikahan dini karena alasan bosan diam di rumah.

Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab lahirnya anakanak stunting sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Saya rasa, sekarang kita tidak boleh terhenti hanya karena ada Covid-19. Program pencegahan stunting ini terus bergerak bersama kementerian terkait, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memastikan program berjalan sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.

Karena itu, dalam rangka menurunkan angka stunting, dia meminta BKKBN merevitalisasi dua program, yakni melakukan spacing atau pemberian jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak berikutnya serta bimbingan atau konseling pra nikah kepada calon pengantin.

Baca juga : Mulai Senin, Depok Berlakukan Jam Malam

Program tersebut, kata dia, selama pandemi harus tetap berjalan untuk dapat mencapai target penurunan angka stunting hingga 14 persen.

Di acara yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembanguna Nasional (PPN)/Bappenas Subandi Sardjoko menyebutkan, beberapa strategi percepatan penurunan stunting ke depan.

Salah satunya, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 dan RKP 2020-2021, penanganan stunting masuk menjadi proyek prioritas nasional.

“Kita sudah ada stranas (strategi nasional) percepatan penurunan stunting, tapi itu tidak cukup kuat untuk jadi pegangan bagi daerah. Karenanya, kita sedang finalisasi percepatan penurunan stunting melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres) penurunan stunting,” tuturnya.

Dia menjelaskan, rancangan Perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa.

Baca juga : Di Tengah Covid-19, Medco E&P Berhasil Ngebor Sumur Kaci-2 Di Natuna

Perpres itu nantinya akan mengkoordinasikan sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Di samping itu, beberapa hal yang perlu didorong di antaranya sistem monitoring evaluasi anggaran yang tepat sasaran, membangun dashboard untuk melihat capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah serta komitmen yang kuat dari pejabat daerah baik gubernur, bupati ataupun wali kota.

“Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO,” tandas Subandi. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.