Penambahan Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Surabaya Baiknya Terapkan PSBB Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, diminta turun tangan untuk mengusulkan Kota Surabaya kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuannya, untuk menyelamatkan masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebab, saat ini, penambahan kasus Covid-19 di Surabaya masih tinggi. 

Sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni punya kewenangan untuk mengusulkan diterapkannya PSBB. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman PSBB yang diteken Menteri Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020. Bunyi Pasal 5 PMK 9/2020 menyebutkan bahwa selain diusulkan gubernur/bupati/wali kota, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria dalam Pasal 2.

Baca juga : Bantu RI Hadapi Covid-19, Australia Gelontorkan Rp48M Lewat Unicef

Pakar kesehatan Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam, sepakat kalau Kota Surabaya kembali diterapkan PSBB. Menurutnya, untuk penerapan PSBB, Ketua Gugus Tugas punya wewenang. "Sebenarnya komandan semuanya di Ketua Gugus Tugas. Menteri atau kementerian semua koordinasi di situ. Saya tidak setuju kalau kementerian jalan sendiri. Ini jalan ke kiri, ini jalan ke kanan, tidak boleh. Kan Presiden sudah menunjuk ketua gugus tugas, nah ketua gugus tugas inilah yang pegang komando," kata Ari, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (23/6).

Menurut dia, ada beberapa hal kenapa angka yang positif corona masih tinggi di beberapa tempat. Di antaranya, pelonggaran pergerakan masyarakat. Apalagi Kota Surabaya, yang PSBB dianggap sudah selesai sehingga itu yang menjadi problem. Ari menilai, PSBB di Kota Surabaya perlu diterapkan lagi, karena kondisinya masih memprihatinkan. Harus ada keputusan yang tegas untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa masyarakat, termasuk petugas kesehatan. Karena jika masyarakat sakit, maka ujungnya dokter dan petugas kesehatan yang kewalahan.

Baca juga : Kasus Jiwasaraya Naikkan Citra Kejagung

"Sekarang, dengan kondisi seperti ini, apalagi dokter banyak yang kena (Covid-19) dan meninggal. Ya menurut saya, sekarang balik lagi PSBB Surabaya. Prosesnya bisa gubernur mengajukan PSBB, nanti dinilai. Saya rasa dengan data-data kasus ini semakin banyak, ya Kemenkes ACC saja," jelas dia.

Selanjutnya, Ari melihat, masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti memakai masker, menjaga jarak atau physical distancing, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan lainnya. "Bisa juga kapasitas pemeriksaan ditingkatkan. Kalau tidak salah, di Jawa Timur itu 2.000 per hari sehingga ini berpengaruh dari jumlah kasus yang ditemukan semakin banyak," katanya.

Baca juga : Angka Kasus Positif Di AS Tembus 2 Juta Orang, Trump Salahkan Banyaknya Tes Corona

Selain itu, Ari mengatakan, masih ada ego sektoral antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Ari menyarankan pemerintah daerah mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin dan peduli terhadap protokol kesehatan.

"Libatkan tokoh masyarakat untuk bicara. Kalau tidak ya kasus akan meledak terus di Jawa Timur. Saya sebagai dokter juga tidak tahu bagaimana karakteristik masyarakat di sana, yang tahu ya orang situ sendiri. Sebenarnya siapa pun yang turun gunung kalau di bawahnya tidak beres, ya tidak bisa lah," tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.