Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tito Ungkap Sengketa Batas Negara Dengan Sepuluh Negara

Kamis, 17 September 2020 16:19 WIB
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengungkapkan Indonesia masih memiliki masalah sengketa perbatasan dengan sepuluh negara.

Pemerintah mengingatkan supaya kasus Sipadan-Ligitan jangan sampai terulang.

Kedaulatan Indonesia harus dipertahankan. Hak itu ditegaskan Kepala BNPP Tito Karnavian. Menurutnya, sengketa batas negara itu termasuk di kawasan Laut China Selatan.

Baca juga : Langkah KPK Dorong Optimalisasi Aset Negara Sangat Tepat

"Kalau di laut, kita memang ada masalah dengan beberapa negara. Baik Singapura, Malaysia, misalnya soal Ambalat yang masih problem. Di situ masih ada resource yang sangat besar," kata Tito, saat webinar HUT kesepuluh BNPP, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/9).

Tito merinci seluruh sengketa yang ada. Untuk di wilayah Laut China selatan, sengketa yang terjadi adalah antara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia.

Dengan Malaysia, terjadi di bagian timur Semenanjung Malaysia dan bagian utara Pantai Serawak. Ia menerangkan baru sengketa batas kontinen yang diselesaikan lewat Keppres 89/1969 pada 5 November 1969.

Baca juga : Rayakan Ultah Setahun Nikah Dengan Pohon

Sementara urusan zona eksklusif ekonomi (ZEE) belum rampung. Kemudian untuk sengketa Laut China Selatan antara Indonesia dengan Vietnam juga sudah rampung dalam soal batas landas kontinen lewat UU Nomor 18/2007 pada 15 Maret 2007.

Namun soal ZEE, sambung Tito, juga belum terselesaikan. Tito yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu memaparkan lagi sengketa lainnya yang terjadi antara Indonesia dengan India, Thailand, Filipina, Pulau Samudera Pasifik, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.

Tito menyampaikan pemerintah masih terus berupaya memperjuangkan kedaulatan negara di perbatasan-perbatasan itu. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar tak ada lagi wilayah Indonesia yang diakui negara lain.

Baca juga : Belum Lengkap, Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Djoko Tjandra Ke Bareskrim

"Kita tak ingin terulang kasus Sipadan-Ligitan. Ini kita harus sebagai bangsa kita harus sekuat tenaga batas wilayah kita," tegasnya.

Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-10 BNPP.

Acara tersebut dihadiri oleh 4 Menteri, baik secara langsung maupun virtual, yakni Menko Polhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuki Hadimuljono, dan Menkominfo Johnny G. Plate. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.