Jadwal Vaksinasi Corona Di Minggu Ketiga Januari 2021

RM.id  Rakyat Merdeka - Tak mungkin dilaksanakan Desember 2020, jadwal vaksinasi nasional Covid-19 kembali ke rencana semula. 

Yakni akan digelar pada minggu ketiga Januari 2021. Kabar penundaan jadwal vaksinasi Covid-19 diungkapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito. 

Dia mengatakan, penyediaan vaksin yang sedianya oleh pemerintah dilaksanakan Desember 2020 harus ditunda, lantaran ada beberapa persyaratan data yang belum dipenuhi. 

Penny menjelaskan, data yang belum dapat dilengkapi itu antara lain perusahaan farmasi asal China, Sinovac, yang beberapa waktu lalu diuji coba di Bandung. 

“Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa berikan EUA (Emergency Use Authorization)-nya di minggu ketiga Januari 2021. Jadi kita kembali ke rencana awal minggu ketiga Januari 2021,” kata Penny saat jumpa wartawan secara virtual Pengawalan BPOM terhadap Vaksin Covid-19, kemarin. 

Baca juga : Jokowi Tenangkan Rakyat

Penundaan ini diungkapkan Penny sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan. 

Kendati begitu, dia memberikan opsi bisa saja vaksinasi Covid-19 nasional dilakukan lebih cepat didasarkan pada prinsip penggunaan vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data terkait dengan mutu. 

Itu pun dengan catatan, jika vaksin Covid-19 tiba di Indonesia pada November atau Desember 2020. 

“Ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau fasilitas kesehatan dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu,” katanya. 

Sebelumnya, program vaksinasi akan dilaksanakan akhir 2020. Sementara hingga kini, tim Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ditugaskan mengecek kandungan bahan baku vaksin tersebut, belum merampungkan tugasnya di China. 

Baca juga : Vaksin Moderna Bikin Rupiah Makin Perkasa

Sementara, proses penerbitan EUA alias izin penggunaan darurat vaksin di Tanah Air masih membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang. 

Penny juga menjelaskan, terkait penerbitan izin penggunaan darurat vaksin sejatinya tidak bisa hanya dikeluarkan BPOM. 

“Jadi dalam hal persyaratan untuk use authorization tidak dikarang begitu saja oleh Badan POM sendiri, namun berdasarkan referensi pedoman yang diberikan oleh WHO (World Health Organization),” kata Penny, 

Pedoman itu, kata Penny, tentunya juga didasarkan dengan situasi pandemi saat ini. Dan berdasarkan kesepakatan terakhir pada 6 November lalu, penerapan EUA dilakukan bersama. 

Artinya ada WHO, ada juga US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency/EMA. 

Baca juga : 10 Vaksin Covid Karya Anak Bangsa Tunggu Persetujuan Dari WHO

Penny mengatakan, syarat pemberian EUA adalah vaksin harus sudah memiliki data uji klinis fase 1 dan uji klinis fase 2 secara lengkap, serta data analisis interim uji klinis fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan. 

Lebih lanjut, Penny menjelaskan, setelah vaksin mendapat persetujuan penggunaan, pengawalan mutu vaksin di sepanjang jalur distribusi nantinya akan menjadi tanggung jawab dari industri farmasi dan distributor yang ditunjuk. Dalam proses penyaluran di sarana pemerintah, diperlukan peran aktif berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing. 

BPOM juga melakukan pengawasan dan pendampingan dalam penerapan cara distribusi obat yang baik. 

Sebab vaksin merupakan produk rantai dingin yang sensitif terhadap perubahan suhu. Dengan demikian, upaya dan kontrol yang ketat di sepanjang jalur distribusi sangat diperlukan agar mutu dan stabilitas vaksin tetap terjaga sampai digunakan oleh end-user atau pasien. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.