Menteri PUPR: Lelang 4.060 Paket Triliunan Harus Bebas KKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono akan mengawasi dan menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)  dalam proses lelang dini. Hal ini sesuai arahan  Presiden Jokowi.

Paket lelang ini untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun 2021 serta meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur. 

Sejak Oktober 2020, total jumlah paket yang dilelang sebanyak 4.060 paket. Nilai paket lelang Rp 46,64 triliun. 

Baca juga : Rapor Menteri Saat Pandemi Dan Resesi

Basuki mengatakan, jumlah paket yang akan dilelang akan terus bertambah. 

“Proses lelang diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada pelanggaran dan praktek KKN dalam proses lelang dini,” warning Basuki, Sabtu (28/11).

Basuki mengingatkan, kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan kualitas konstruksi harus benar benar dijaga.

Baca juga : Kementerian PUPR Lelang Sembilan Ruas Tol Baru

"Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa," kata Basuki, Sabtu (29/11)

Sarjana Teknik Geologi jebolan Universitas Gadjah Mada  ini menyebutkan, kementeriannya akan memfokuskan pada enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi. 

Program tersebut, antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal) dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Baca juga : Mendagri Tak Pernah Larang Peringatan Maulid Nabi

“PUPR berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana strategis  PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR,” kata Basuki. 

Basuki menambahkan, dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN), peningkatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktek KKN. [FIK] 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.