Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Cari Dukungan LPI, Jokowi Utus Menko Marves Dan Menteri BUMN Ke Jepang
Rabu, 2 Desember 2020 12:16 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund ( SWF) yang dinamakan dengan Nusantara Investment Authority (NIA). Hal itu merupakan salah satu amanat dari Omnibus Law Cipta Kerja.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang atau Dubes RI untuk Jepang, Heri Akhmadi dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020), menyebut, untuk menindaklanjuti program tersebut, Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berkunjung ke Jepang.
Baca juga : Partai UKM Klaim Didukung Relawan Jokowi Dan Prabowo
Keduanya akan menemui pemerintah dan pengusaha terkait di Tokyo, pada 3-4 Desember 2020 untuk mendapatkan dukungan bagi LPI. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden RI dan PM Jepang Yoshihide Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).
"Menko Marves dan Menteri BUMN dijadwalkan bertemu sejumlah pejabat Kementerian Ekonomi dan beberapa lembaga keuangan di Jepang, antara lain Japan Bank for International Cooperation," kata Heri Akhmadi.
Baca juga : Fraksi Golkar DPR Dukung Jokowi Tarik Dubes RI Dari Paris
Selain penjajakan dukungan dari Jepang, Pemerintah juga mencari dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengharapkan NIA dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi. Penamaan LPI sebagai NIA tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) LPI yang dipublikasikan di website uu-ciptakerja.go.id.
Sebelumnya, mantan Duta Besar untuk Singapura itu menargetkan, regulasi LPI akan rampung dan mulai diimplementasikan pada Januari 2021. Lebih lanjut katanya, saat ini sudah ada komitmen investasi yang masuk ke LPI dari International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat ( AS) sebesar 2 miliar dolar AS.
Baca juga : Pak Jokowi, Jamu Lah Demonstran Di Istana
Mantan Menko Polhukam itu juga menjelaskan, terdapat sejumlah negara sudah menggunakan skema LPI yang manfaatnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni Rusia dan India. juga menargetkan, Indonesia bakal menghimpun dana SWF hingga 6 miliar dolar pada tahun ini. [MEL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya