Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

FGD Bareng Komisi VIII DPR

Kemenag Mitigasi Penyelenggaraan Haji 2021

Jumat, 11 Desember 2020 17:45 WIB
FGD penyelenggaraan ibadah haji 2021 (Foto: Ditjen PHU)
FGD penyelenggaraan ibadah haji 2021 (Foto: Ditjen PHU)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif membahas mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Yang terbaru, koordinasi dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), di Jakarta, Kamis (10/12). 

Dari Kemenag, FGD dihadiri Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman beserta jajarannya. Dari DPR, hadir Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily, beserta sejumlah anggota Komisi VIII lainnya. Sebagian pimpinan Ketua Komisi VIII hadir secara virtual. 

"Sesuai arahan Bapak Menag Fachrul Razi, kami melanjutkan diskusi intensif dengan unsur pimpinan Komisi VIII, terkait mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442 H," terang Oman, seperti dimuat di kemenag.go.id, Jumat (11/12).

Baca juga : Calon Kapolri Akan Jauh Dari Isu SARA

Sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. Sementara, waktu terus berjalan. Makanya, Kemenag menyiapkan mitigasi berbagai kemungkinan skema penyelenggaraan ibadah haji. Dalam FGD tersebut, berbagai potensi masalah dipetakan dan disiapkan skema mitigasinya. 

"Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi," jelas Oman.

Peta masalah yang disiapkan Kemenag mencakup banyak aspek. Antara lain terkait penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan serta dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan. Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih.

Baca juga : Sesuai Arahan Presiden, Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos 2021 Sesuai Jadwal

"Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan Komisi VIII akan terus dilakukan untuk menghasilkan skema dan mitigasi terbaik, sembari update kebijakan penyelenggaraan haji dari Arab Saudi," sambungnya.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengapresiasi peta masalah dan mitigasi solusi yang disiapkan Kemenag. Menurutnya, mitigasi haji 2021 penting dan krusial, karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji."Saya apresiasi. FGD ini sangat produktif untuk mematangkan sejumlah persiapan yang disusun Ditjen PHU berikut mitigasinya," ujar politisi PAN itu.

Yandri menjanjikan untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Gugus Tugas Covid-19. Rapat koordinasi ini untuk membantu mensinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.