Calon Kapolri Akan Jauh Dari Isu SARA

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta tidak yakin, isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan geng menjadi faktor dominan dalam penentuan calon Kapolri. Institusi Polri dinilai telah menjadi lembaga terkonsolidasi dan semakin mantap saat memasuki usia 74 tahun.

Wayan menegaskan, Kapolri dipilih melalui proses dan alur berjenjang. Ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Presiden, dan Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.

“Katakanlah gengnya kuat, kalau kriteria dan persyaratannya tidak terpenuhi, belum tentu bisa lolos. Saya kurang percaya geng itu dominan mempengaruhi pencalonan Kapolri,” lanjut politisi PDI Perjuangan ini.

Baca juga : RDP Komisi IV DPR, Petani Sawit Masih Kesulitan Dapat Bantuan Dana

Terkait isu SARA, Wayan memastikan hal tersebut juga tidak akan mempengaruhi pemilihan calon Kapolri. Isu SARA ini tidak akan berkembang dalam fit dan proper test.

“Karena anggota Komisi III itu juga anggota MPR yang dalam setahun berkali-kali mengadakan sosialisasi empat konsensus kebangsaan. Di situ ada pencerahan tentang nilai-nilai Pancasila dan pemasyarakatan konsep Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Wayan pun tidak muluk-muluk dalam menentukan kriteria calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz. Pertama, harus jujur seperti Hugeng Imam Santoso. Sehingga masyarakat percaya serta bersimpati. Kedua, harus pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem kompleks.

Baca juga : Hadapi Libur Panjang, Komisi X DPR Minta Kemenparekraf Siapkan Lokasi Desa Wisata

Ketiga, berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi saat ini. Keempat, kuat membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI. Kelima, memiliki loyalitas tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara.

Terakhir, mampu mengorganisir jajaran di bawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres. Ini agar Polri dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh.

“Kapolri harus mampu mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Sehingga dapat membawa institusi Polri lebih baik lagi dan bisa menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal,” tambah dia.

Baca juga : Menag Janji Benahi Dana BOS Madrasah

Sementara Komisioner Ombudsman Laode Ida menambahkan, calon Kapolri haruslah profesional dan bukan titipan kepentingan. Jelang pengusulan nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis, semua pihak kudu menciptakan suasana kondusif.

“Jangan pernah bahas lagi isu agama figur calon Kapolri dengan hanya untuk menjegal figur-figur jenderal polisi potensial mengisi Polri-01,” katanya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.