Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Vaksinasi 180 Juta Penduduk, Sri Mulyani: Pemerintah Butuh Teknologi Memadai

Rabu, 16 Desember 2020 14:35 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Instagram/smindrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Instagram/smindrawati)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah akan memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara gratis. Jajaran kabinet pun kini sedang mempersiapkan cara melakukan vaksinasi ke sekitar 180 juta masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk melakukan vaksinasi itu, membutuhkan teknologi yang memadai. Teknologi ini dibutuhkan untuk memastikan vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan target pemerintah.

Baca juga : Vaksin Lengkapi Upaya Pemerintah Perangi Covid-19

“Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali, berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi,” kata Sri Mulyani, dalam acara virtual Indonesia Digital Conference, di Jakarta, Rabu (16/12), seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani menjelaskan, nantinya teknologi tersebut digunakan untuk melakukan tracking terhadap orang yang akan dilakukan vaksinasi sebanyak dua kali melalui ketersediaan data. “Untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number, supaya kita tahu,” jelasnya.

Baca juga : Satu Dusun Golput Gara-gara Belum Ada Listrik, Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Perhatian

Sri Mulyani menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh Puskesmas di Indonesia telah terkoneksi dengan internet dan teknologi digital. Hal ini penting untuk mendukung proses vaksinasi.

Ia menjelaskan, untuk tahun depan, pemerintah akan mengakselerasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah yang tertinggal akses internetnya. Sejauh ini, masih ada lebih dari 12 ribu desa. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tahun depan mencapai Rp 29,6 triliun.

Baca juga : Asosiasi Petani Tebu Ajak Pemerintah Kembangin Bio Energi

Manfaat infrastruktur ini tidak hanya untuk vaksinasi, tapi juga untuk perekonomian. “Dampak spillover positive-nya akan luar biasa. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini. Kesempatan baru akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang terus dibangun pemerintah,” katanya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.