Dark/Light Mode

Tatap Muka Sekolah Harus Utamakan Keselamatan Murid

Jumat, 8 Januari 2021 16:19 WIB
Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito
Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah pusat mengizinkan sekolah sekolah untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai 1 Januari 2021.

Namun, pembukaan kembali sekolah harus mengutamakan keselamatan murid yang masuk rentang usia anak sekolah.

Satgas Penanganan Covid-19 pun telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk kesiapannya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, PTM akan dilaksanakan jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi.

Karena itu, kebijakan PTM harus hasil kesepakatan bersama  Pemerintah Daerah, Kepala Wilayah Kementerian Agama dan persetujuan orang tua.

Izin sekolah ini sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 20 November 2020.

Berita Terkait : Wagub Maluku Utara Dan Keluarga Positif Covid

"Namun kesiapan pembukaan pembelajaran tatap muka ini, juga perlu memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19, khususnya pada usia anak sekolah," jelas Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1).

Wiku menilai, terdapat kekhawatiran terhadap anak-anak rentang usia sekolah tertular Covid-19.

Secara persentasenya, rentang usia anak sekolah menyumbang sebesar 8,87 persen dari total kasus nasional.

Atau usia sekolah menyumbang 59.776 kasus dari total kasus kumulatif.

Dari total kasus tersebut, anak pada usia setara pendidikan SD, yaitu 7-12 tahun, menyumbang angka kasus terbanyak yaitu 17.815 kasus atau 29,8 persen.

Diikuti usia setara SMA yaitu 16-18 tahun di angka 13.854 kasus (23,17 persen), usia setara SMP yaitu 13-15 tahun sebanyak 11.239 kasus (18,8 persen), usia setara TK yaitu 3-6 tahun sebanyak 8.566 kasus (14,3 persen) dan usia PAUD yaitu 0-2 tahun sebanyak 8.292 kasus (13,8 persen).

Berita Terkait : Jawa Tengah Rajai Wilayah Zona Merah

"Jika kita menelaah dari trennya, kita bisa melihat adanya peningkatan kasus konfirmasi pada setiap penggolongan umur, bahkan terbesar setara TK, Paud dan SD. Kenaikannya di atas 50 persen hanya dalam kurun waktu sebulan," lanjut Wiku.

Dari sebaran daerahnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Banten konsisten menempati peringkat sepuluh besar dengan konfirmasi tertinggi pada rentang usia sekolah.

Di mana DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah konsisten menempati peringkat empat teratas pada seluruh golongan umur rentang usia sekolah. Dan secara nasional juga, terdapat tiga provinsi teratas dengan penyumbang kematian tertinggi rentang usia sekolah.

Pada rentang usia PAUD, terdapat di Sulawesi Utara (6,78 persen), Nusa Tenggara Barat (4,72 persen) dan Nusa Tenggara Timur (4,35 persen). Rentang usia TK terdapat di Jawa Timur (4,6 persen), Riau (0,73 persen) dan Kepulauan Riau (0,72 persen).

Rentang usia SD terdapat di Jawa Timur (4,96 persen), Gorontalo (1,4 persen), dan Sulawesi Tengah (1,47 persen). Rentang usia SMP terdapat di Jawa Timur (4,96 persen), Gorontalo (2,08 persen) dan Nusa Tenggara Barat (0,85 persen).

Rentang usia SMA terdapat di Jawa Timur (4,62 persen), Gorontalo (1,64 persen) dan Aceh (1,53 persen).

Berita Terkait : Tahap Pertama, 6.600 Tenaga Kesehatan Di NTT Akan Segera Divaksin

"Data ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk transparansi Satgas kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Data ini selayaknya dijadikan dasar pertimbangan sebelum mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka. Daerah yang merasa kasus positifnya tinggi, diharapkan fokus terlebih dahulu pada penangan pandemi," tegas Wiku.

Apabila ada daerah yang merasa siap membuat pembelajaran tatap muka, harus terlebih dahulu paham komitmen yang dibutuhkan untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan serta mempunyai strategi yang jelas.

Dibutuhkan peninjauan yang mendalam dan tidak hanya kesiapan dan kesepakatan pihak terkait. (FIK)