Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pemerintah Perluas Kerja Sama Internasional Tangani Rehabilitasi Mangrove Kritis
Selasa, 12 Januari 2021 09:42 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus bekerja nyata mempercepat pemulihan dan perlindungan mangrove di masa pandemi Covid-19.
Dari 637 ribu hektar lahan kritis, sudah direhabilitasi seluas 17 ribu hektar di 2020. Ditargetkan, rehabilitasi mangrove 620 ribu hektar hingga tahun 2024.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian, biasanya di lapangan akan bertambah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Senin (11/1).
Pada kesempatan tersebut, Siti membeberkan rencana rehabilitasi mangrove yang ditargetkan seluas 620 ha hingga tahun 2024. Di 2021, seluas 124 ribu hektar (20%). Di 2022, seluas 155 ribu hektar (25%). Di 2023, seluas 155 ribu hektar (25%) dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektar (30%).
Untuk mencapai target tersebut, Dewan Penasehat Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB Forki) ini mengatakan, hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun antar strata pemerintahan.
Siti mengungkapkan, dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar.
Oleh karena itu, Siti mendorong adanya perluasan aspek anggaran melalui kerja sama internasional, seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas Kementeri /Lembaga.
Saat ini, ungkap Siti, sudah ada kerja sama KFW Jerman dan KLHK senilai 20 juta Euro, serta dukungan dari World Bank melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang masih dalam pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) senilai lebih dari 200 juta USD.
Baca juga : Hakim Cecar Pinangki Soal Jaringan Andi Irfan Jaya
Lalu, upaya percepatan implementasi sudah dilakukan. Di antaranya, melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 provinsi seluas 600 ribu hektar, yaitu Sumatera utara, Riau, Kepualau riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantara Utara, Papua, dan Papua Barat..
“Target 600 ribu hektar ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta Corporate Social Responsibilit (CSR) dunia usaha,” tutur Siti.
Upaya lainnya, yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. Selanjutnya, perlu dilakukan review semua kebijakan terkait mangrove, seperti kebijakan permukiman dan kebijakan industri, termasuk dana desa.
“Sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove dan memperbarui ‘One Map Mangrove Nasional',” ujar Siti.
Baca juga : Kesepakatan Dilanggar, Wajar Ditindak Tegas
Siti juga menjelaskan, tentang World Mangrove Centre di Kalimantan Timur bagian Utara, dengan dukungan hibah Jerman, melalui Project Forest Program (FP) VI Protection of Mangrove Forest.
"Melalui agenda-agenda tersebut, upaya sinergis dengan platform multisektor dan multi stakeholders yang akan dikembangkan," kata Siti dalam Rakor tersebut. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
