Tingkatkan Kesiapsiagaan Daerah, 10 Gubernur Rancang Cetak Biru Kebencanaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 10 gubernur yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya, menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan.

Kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XIX 2019 di Kota Bandung, Selasa (26/3) malam.

"Kami berkomitmen mencari pola-pola kerja sama yang lebih taktis tentang pola kebencanaan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil.

Kesepuluh gubernur anggota FKD-MPU tersebut yaitu Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga : Prabowo: Harus Pikir 50 Tahun Ke Depan

Rakergub tersebut mengambil tema "Kerja Sama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana." Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa sepanjang 2018 hingga triwulan pertama tahun 2019, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia.

"Sejumlah kejadian gempa bumi, tsunami, gunung meletus, likuifaksi, banjir bandang, kebakaran dan longsor terjadi secara beruntun dan menelan banyak korban," kata Emil seperti dilansir Antara.

Beberapa bencana besar tersebut juga terjadi di 6 provinsi anggota FKD-MPU, yakni NTB, DIY, Jabar, Jateng, Banten dan Lampung.

Untuk itu, Jabar selaku tuan rumah Rakergub FKD-MPU XIX 2019 menawarkan konsep kerja sama untuk dibahas dalam Rakergub tersebut. "Ini demi meningkatkan kapasitas pemda dan komponen masyarakat dalam mitigasi bencana, serta membangun budaya masyarakat tangguh bencana," jelas Emil.

Baca juga : Kursi Juara Bertahan Digoyang Istri Eks Gubernur Dan Eks Bupati

Ia menuturkan, Jabar memiliki intensitas kejadian bencana yang sangat tinggi. Pemprov Jabar saat ini sedang menyusun cetak biru Jabar Resilience Culture Province (JRCP) yang merupakan perpaduan kearifan lokal dan teknologi pada lima komponen utama.

Kelima komponen utama itu adalah indeks ketagguhan (resilience index), komponen masyarakat tangguh (resilience citizen), komponen pusat-pusat ketagguhan (resilience center), komponen perpaduan ilmu pengetahuan teknologi (resilience knowledge) dan komponen pembiayaan tangguh (resilience financing).

"Bencana adalah urusan bersama dan kerja sama daerah bisa jadi sarana mengoptimalkan penanggulangan bencana," tutur Emil.

Rakergub yang digelar selama dua hari tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Dalam amanatnya, Mendagri menuturkan, begitu ada bencana alam, pemerintah daerah diminta jangan terpaku pada administrasi maupun pertanggung jawaban.

Baca juga : 2 Mantan Jenderal, Eks Gubernur Dan Petahana Adu Kuat

Ia mengingatka, pemda harus menganggarkan sekecil apapun kemampuan daerah. Minimal, dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan.

"Jangan sedikit-sedikit satu miliar, dua miliar menunggu dari pusat. Setidaknya, jangan menunggu pusat dulu. Sebab, walau bagaimanapun, manusianya harus ditolong dulu. Untuk itu, anggaran daerah harus siap. Anggaran darurat keluar, kalau bencananya besar. Jadi, saya kira BPK pun memahami ketika pertanggungjawaban," terang Emil. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.